Skip to main content

Persengkongkolan Bos Redaksi TV Tak Mau Liput `Live` Persidangan Ahok

Persidangan kasus Penistaan Agama dengan tersangka Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok hampir memasuki Babak Persidangan. Dibuka terbuka, sidang akan digelar di PN Jakarta Utara 14 Desember 2016. Terkait dengan hal itu, Para pimpinan redaksi stasiun televisi swasta menyepakati tidak akan menyiarkan secara langsung atau live agenda persidangan kasus penistaan agama tersebut.

Melansir Portalpiyungan, Persengkongkolan/Kesepakatan para petinggi redaksi pemberitaan televisi tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi ‘Etika, Live Report Persidangan Ahok’ yang digelar di Dewan Pers Jl. Kebonsiri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (9/12). Adapun para petinggi redaksi pemberitaan stasiun televisi yang hadir yakni Metro TV, Kompas TV, Inews TV/MNC Grup, SCTV, CNN Indonesia.

Hanya petinggi dari TV One yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Yang tampak paling getol menginisiasi ini adalah Kepala Newsroom Metro TV Andi Setia Gunawan. Entah trauma atau malah mencoba melawan opini pemboikotan selama ini pada MetroTV dari umat Islam.

“Kami setuju dalam persidangan Ahok tidak disiarkan langsung. Kami perlu menyepakati bersama untuk tidak live di persidangan Ahok,” kata Kepala Newsroom Metro TV Andi Setia Gunawan dalam diskusi tersebut, seperti dilansir Suara.com.

Andi meminta pengelola televisi yang tidak menghadiri forum hari ini turut mendukung komitmen bersama demi bangsa. “Kita harus menyepakati bersama, jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan sampai nanti pada saat sidang Ahok ada TV yang menyiarkan langsung,” ujar dia mengintervensi seperti menyindir TvOne.

Tentu saja hal ini, kekuatan media televisi dapat mengaburkan informasi yang diterima namun tidak memberitakan apa adanya. Bukankah untuk kasus Jessica saja disiarkan LIVE televisi?

Apalagi kasus Penistaan Agama oleh Ahok ini menjadi perhatian luas terutama umat Islam bukan saja di tanah air tapi dunia.

Dan ini sama saja mereka melanggar kode etik jurnalistik yang menyatakan wartawan/pers Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Dengan menyiarkan langsung sebenarnya itu bagian dari mereka juga melaksanakan kode etik jurnalistik yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Namun sayang itu semua akhirnya mereka abaikan. Sungguh ini menjadi preseden buruk bagi independensi media. (Redb360)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…