Skip to main content

Pengembang Properti Bikin "Aksi Kita Indonesia", Aksi Tandingan 212?


Ketika terjadi aksi damai 411 untuk menuntut keadilan yang terjadi November lalu, orang liberal dan sekuler pun membuat aksi tandingan yang bertajuk "Parade Bhinneka Tunggal Ika" pada 19 November. Kini, setelah aksi super damai 212, orang liberal dan sekuler pun diduga membuat aksi tandingan lagi.

Paling tidak hal itu terlihat dari beberapa brosur yang tersebar. Aksi tandingan tersebut bertajuk "Aksi Kita Indonesia". Dalam brosur yang tersebar tersebut tertulis nama sebuah pengembang terkenal yaitu Agung Sedayu Group. Di sampingnya terpampang quote dari Presiden RI Pertama Ir.Soekarno "Negara Republik Indonesia bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan, adat istiadat tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!"

Agenda tersebut akan diadakan Minggu 4 Desember 2016, berupa jalan bersama di Area Thamrin Sudirman. Kendaraan para peserta di parkir di Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

Untuk urusan dresscode diminta untuk menggunakan topi merah, kaos putih, celana jeans, sepatu olahraga dan pita merah putih. Sayangya, tidak ada keterangan terbuka atau hanya untuk karyawan Agung Sedayu. Di catatan tambahan yang ditulis dengan bolpen tertulis, "disediakan transportasi dan konsumsi bagi seluruh karyawan ASG"

Pengumuman itu tentu mengundang komentar dari yang melihatnya.

"Niatnya beda yaa kak. Kalau aksi damai karena rasa cinta ke Al-Quran. Kalau ini kira-kira karena apa ya?" tanya Fatma Nurma.

"Mau numpang orang-orang yang lagi CFDan biar kelihatan massanya banyakan dikit," kata Lily menambahkan. [Paramuda/BersamaDakwah]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…