Skip to main content

Pengamat: Rakyat Jakarta Tak Butuh Retorika

Ilustrasi

Warga Jakarta tak perlu pemimpim yang hanya pandai beretorika, tanpa program nyata. Retorika akan sia-sia jika hanya untuk menarik simpati warga.

P‎engamat Kebijakan Publik, ‎Azas Tigor Nainggolan menyatakan hal itu menanggapi adanya kandidat gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta yang terjebak dalam retorika. Menurutnya, jebakan itu akan merugikan dirinya sendiri, karena warga Jakarta kini sudah sangat kritis terhadap berbagai janji manis dari kandidat.

"Masyarakat Jakarta itu sudah mengukur apakah program yang disampaikan kandidat masuk akal atau tidak. Bila retorika dan janjinya berlebihan maka warga juga yang akan menghukum dengan tidak memilih yang bersangkutan di Pilkada DKI Februari nanti," ucap Tigor saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (17/12/2016).

Menurutnya, sejauh ini yang akan dinilai warga adalah kerja nyata masing-masing kandidat saat masih menduduki jabatan strategis.

"Bukan hanya rekam jejak petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saja yang dipelajari warga. Hal yang sama juga akan dipelajari warga kepada kandidat lainnya. Seperti pak Anies Baswedan saat menjabat Menteri Pendidikan dan Pendidikan apa yang sudah dilakukan," jelas Tigor.

"Begitupun dengan Agus Harimurti Yudhoyono rekam jejaknya di militer juga dipelajari warga untuk memilih pemimpin terbaik untuk mereka," ucap mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) ini.

Seperti diketahui, berbagai strategi dilakukan para kontestan Pilkada DKI untuk meraih dukungan suara warga. Selain terjun langsung menemui masyarakat, penyampaian retorika atau pidato dilakukan kandidat.

Seperti yang dilakukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana yang menggelar pidato berkonsep pembanguna Jakarta di masa depan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu

Sumber: teropongsenayan

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…