Skip to main content

Pengadilan Akhirnya Putuskan Sidang Ahok Digelar di Lokasi Ini, FPI: Di Papua Juga Kita Kejar


Sidang terhadap tersangka Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya diputuskan akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Selasa, 13 Desember 2016.

"Tempat (sidang) sesuai penetapan majelis di Jalan Gajah Mada nomor 17," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, Kamis (8/12), seperti dilansir Tempo.

Persidangan Ahok sedianya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun gedung sedang direnovasi.

Sebelumnya santer dikabarkan Polda Metro Jaya berencana memindah lokasi sidang Ahok ke kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Rencana pemindahan lokasi dikarenakan alasan keamanan.

FPI Siap Kawal

Dewan Pembina Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Abuya Abdul Majid, menegaskan bahwa wacana pemindahan lokasi sidang kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengawalnya.

"Di mana pun, di Pengadilan Jakarta Utara, di Jakarta Pusat, di mana pun, bahkan kalau dia punya rencana sidang di Papua juga kita kejar," tegas Abuya Abdul di Bellagio Mall, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2016), dilansir Okezone.

Lebih lanjut ia berharap penegak hukum bisa menangani kasus Ahok dengan adil sehingga tidak ada lagi kasus-kasus penistaan serupa yang kembali terjadi di Indonesia.

"Tugas kita semua untuk mengawal jalannya sidang Ahok. Kita kawal jangan sampai para penyelenggara hukum bermain-main sehingga sang penista agama bisa bebas," ucapnya.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…