Skip to main content

Pemanasan? Kasusnya Dianggap Ada Kejanggalan, Antasari Sebut Inisial HM

ilustrasi



Antasari Azhar mengaku upaya mengkriminalisasikan dirinya sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum Nasruddin Zulkarnain ditembak orang tak dikenal. Salah satunya pengkondisian wartawan oleh sekelompok orang untuk membusukkan nama Antasari.

"Saya mulai 6 bulan sebelum 4 Mei 2009 mulai digadang-gadang mulai masuk penjara. Antara lain beberapa pihak mengumpulkan wartawan, kepentingannya apa? Perintahnya hancurkan Antasari. Buat Antasari dicaci masyarakat Indonesia. Jangan ragu. Dana kita unlimited," kata Antasari menirukan isu pertemuan itu.

Pernyataan itu disampaikan dalam Konferensi Hukum Nasional yang digelar Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember di Jember, Jawa Timur, Sabtu (17/12/2016). Hadir dalam pertemuan itu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, guru besar Universitas Andalah Prof Dr Saldi Isra, mantan Wakil Ketua MK Harjono dan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta.

"Inisialnya HM," cetus Antasari membocorkan inisial nama yang mengkondisikan media tersebut.

Setelah pertemuan pertama, HM kembali mengkondisikan lagi sejumlah media dengan menekankan perintah dalam pertemuan pertama. Namun tidak semua media sepakat dengan perintah HM tersebut.

"Pokoknya bikin rakyat benci Antasari," demikian kata Antasari menirukan perintah HM.

Setelah itu, teror terus dialami Antasari. Dering telepon di rumahnya tidak pernah berhenti sepanjang hari. Bahkan anaknya pernah menerima ancaman yang berbunyi 'Siapkan bendera kuning di depan rumah, sebentar lagi bapakmu kami antar'.

"Pernah anak saya telepon meminta saya tidak usah pulang dulu, minta saya di kantor saja. Lho kok? Biasanya akan anak meminta orang tuanya segera pulang, ini tidak," ucap Antasari.

"Sudah, saya tidak mau teruskan lagi. Nanti saya terharu. Memang mata saya melotot, kumisan, tapi hati saya mudah terharu," sambung Antasari.

Sumber: detikcom

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…