Skip to main content

Pasca Aksi Bela Islam III 212, Wasekjen MUI Haqul Yaqin Ahok Akan Segera Dibui


Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain haqul yaqin tersangka penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan segera ditahan.

Penegasan itu disampaikan Tengku Zulkarnain setelah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla didampingi petinggi negara hadir di Aksi Bela Islam III, 2 Desember 2016.

“Setelah Aksi 212 dihadiri Presiden dan Wakil Presiden serta Petinggi Negara, Saya haqqul yaqin penista agama akan dibui. Saya akan bezuk!” tegas Tengku Zulkarnain di akun Twitter ‏@UstadTengku .

Soal penahanan Ahok, sebelumnya mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan bahwa semestinya Ahok sudah bisa ditahan.

“Mantan Jaksa Agung, Abdurrahman Sholeh: ‘Kasus Ahok kasus biasa. Banyak kasus yang sama sudah ditangani. Semestinya Ahok sudah bisa ditahan’. Nah!” tulis @UstadTengku.

Sebelumnya, praktisi hukum sekaligus pengacara kondang, Indra Sahnun Lubis menegaskan, tak ditahannya Ahok menandakan bukti kuat adanya intervensi. “Polisi memberikan kepada jaksa untuk lepas tanggung jawab. Sekarang kewenangan kejaksaan. Kenapa enggak bisa ditahan? Bisa ditahan. Yang lalu-lalu kok ditahan?,” tegas Indra seperti dikutip repelita (01/12).

Indra pun menilai tak ditahannya Ahok akibat intervensi dari Jaksa Agung. Sekaligus Jaksa Agung juga mendapat intervensi. “Jaksa Agung siapa yang intervensi? Surya Paloh. Karena Jaksa Agung ini kan pegawainya Surya Paloh,” seru Indra.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…