Skip to main content

Pasca Aksi 212, Ratusan Kiai Syuriah NU Desak Evaluasi Pengurus PBNU


Ratusan jajaran pengurus syuriah NU dan ulama pesantren se-Jatim menghadiri Halaqah dan Silaturrahim Syuriah PBNU dengan Ulama Pesantren dan Syuriah NU se-Jatim di Surabaya, Rabu (7/12).

Hadir dalam kesempatan ini Rais Amm PBNU KH. Makruf Amin, Mustasyar PBNU KH. Nawawi Abdul Jalil dari pesantren Sidogiri, Wakil Rais Amm PBNU KH.

Miftakhul Akhyar, dan para pengurus Tanfidiyyah PBNU yang dipimpin Prof. Dr. Said Agil Siraj dkk.

Sebagaimana diketahui, beberapa pengurus syuriah PBNU seperti KH. Ahmad Ishomuddin, Dr. Masdar Farid Mas’udi terang -terangan menjadi pendukung gubernur Non Muslim Jakarta yang saat ini terjerat kasus penistaan Agama. Bahkan yang lebih mengecewakan Tanfidz PBNU yang dikomandani Kang Said mengeluarkan fatwa yang keliru tentang sholat jum’at untuk menggembosi aksi 212 yang akhirnya banyak dikecam kaum muslimin. Fatwa yang awal mula dibuat oleh Dr Moqsith Ghazali sebagai pengurus LBM PBNU dan salah satu pendiri JIL ini ternyata tanpa mendapat persetujuan dari Rais Amm sebagai pemimpin tertinggi NU.

Dikutip dari pojokpitu.com, Dalam pertemuan itu para kyai melontarkan kritik keras pada Pengurus Besar NU. Bahkan, mendesak adanya evaluasi.

KH. Makruf Amin, sebagai Rais Aam PBNU, menyampaikan, para kyai sepuh ini adalah pemilik NU. Oleh karena itu, masukan dari para kyai ini sangat dibutuhkan. Dengan pertemuan ini, ada koordinasi dan kesepahaman antara pengurus dan pemiliknya.

Selain itu, pertemuan ini sebagai upaya memperbaiki kinerja Pengurus NU, karena dari pertemuan ini banyak didapat masukan untuk PBNU.

Sementara itu, Prof. Dr. Said Aqil Sirodj, sebagai Ketua Umum PBNU saat ditanya wartawan terkait desakan adanya evaluasi pengurus besar NU, hanya menjawab singkat dan normatif. “Ini sekedar silaturahmi,” ucapnya

Jatuhkan Sanksi Dan Desak Jauhi Hary Tanoe

Dikutip dari Republika, Wakil Rais Aam Syuriah PBNU KH. Miftakhul Akhyar menyampaikan sikap PBNU dalam kasus penistaan Al-Quran justru lebih keras dari MUI.

“Kalau MUI menilai tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Gubernur DKI Jakarta non-aktif) itu menistakan Al-Quran dan ulama, maka PBNU justru menilai ada penistaan Al-Quran, ulama, dan umat Islam,” katanya dalam acara yang juga dihadiri Ketua PBNU H Saifullah Yusuf (Wagub Jatim).

Selain itu, katanya, tim Syuriah PBNU yang dipimpinnya juga sudah menjatuhkan sanksi administrasi kepada jajaran PBNU yang memiliki sikap berbeda dari syuriah, namun sanksi diberikan bertahap, seperti relokasi dari syuriah ke tanfidziah atau dari syuriah ke a’wan. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PBNU Prof. Dr. Said Aqil Sirodj mengatakan, PBNU belum menentukan sikap dan antisipasi pasca-aksi 212 itu. Namun PBNU akan berada di belakang konstitusi.

“Kita sudah punya pengalaman bagaimana konflik horizontal pasca- penurunan Gus Dur dari kursi kepresidenan, karena itu kita akan berada di belakang konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden itu memiliki batasan lima tahun,” katanya.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, sejumlah ulama pesantren se-Jatim juga mendesak PBNU untuk melepaskan diri dari keterlibatan dalam Yayasan Peduli Pesantren Indonesia (YPPI) yang diprakarsai tokoh non muslim keturunan China Hary Tanoesoedibjo, karena masyarakat NU di tingkat akar rumput justru menginginkan kemandirian ekonomi.

Selain itu, jajaran syuriah NU se Jatim juga meminta PBNU untuk mengupayakan tampilnya NU dalam mendorong perbaikan bangsa dan negara melalui “Kembali Pada UUD 1945”.

“Saya sependapat, kalau NU kembali ke Khittah 1926, maka Indonesia harus kembali ke Khittah 1945,” kata KH Ma’ruf Amin.

Sumber : nugarislurus

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…