Skip to main content

Partai Dan Perusahaan Pendukung Ahok "Paksa" Anggotanya Hadiri Aksi Tandingan Dengan Iming-Iming Hadiah Puluhan Juta Rupiah

Untuk memperlihatkan kepada warga Jakarta yang akan ikut dalam pencoblosan pada Pilkada DKI Jakarta Bulan Februari 2017 nanti, maka para partai pendukung Ahok alias BTP tidak ingin “jagoan” mereka terjungkal akibat Aksi Bela Islam III yang menuntut Ahok segera ditahan.

Para partai pendukung Nasdem, Hanura, PDIP, PPP (versi Djan Faridz), PDIP dan Golkar yang dianggap sebagai motor penggerak, berusaha untuk mempengaruhi anggota dan relawan mereka untuk mau hadir dalam aksi “tandingan” umat Islam dengan iming-iming hadiah uang yang totalnya hingga puluhan juta rupiah.

Namun sayangnya, acara untuk “menandingi” gerakan 212 jumat kemarin. Ternyata menumpang pada acara kegiatan Car Freeday yang biasa dilaksanakan pada hari minggu. Dan kali ini partai pendukung mencoba untuk memanfaatkan.
“Ketika mereka menyelenggarakan acara pada 19/11 lalu, yang jelas untuk menandingi aksi Damai 4/11 umat Islam, mungkin dianggap terlalu banyak mengeluarkan biaya, sementara hasilnya tidak maksimal,” ujar Darwis tokoh muda asal Morotai Malut di Jakarta.

Karenanya menurut Darwis acara sengaja digeser ke Car Freeday, karena secara tidak langsung, pastinya masyarakat yang sedang berolahraga dijadikan “satu” dengan peserta aksi dalam bentuk foto lalu diunggah ke sosial media, dan diklaim jika acara yang dinamakan oleh para partai pengusung Ahok “Aksi Kita Indonesia” ini, diikuti oleh ratusan ribu atau mungkin jutaan.
“Jadi saya rasa warga Jakarta yang biasa berolahraga pada kegiatan Car Freeday, mungkin berolahraganya di taman-taman yang disekitar atau dekat rumah saja, agar tidak dijadikan komoditas politik yang mengatasnamakan Indonesia,” ujar Darwis yang tidak ingin warga Jakarta menjadi sasaran kepentingan partai.

Selain partai pengusung, sebuah himbauan juga berasal dari Perusahaan milik Aguan, yang selama ini diduga sebagai salah satu penyebab kuatnya Ahok menghadapi “serangan” dari berbagai lapisan, Agung Sedayu Grup, mewajibkan pegawainya harus ikut dalam aksi tersebut.
 Kegiatan yang mengambil tema Kita Indonesia, menurut Darwis terkesan jika aksi para partai politik pendukung Ahok, hanya merekalah yang Indonesia, sementara Aksi Bela Islam III yang dilakukan hari ini, masih belum Indonesia.

“Seakan-akan aksi umat Islam 212, bukanlah aksi warga Indonesia, dan jika demikian, Kapolri yang sudah memuji aksi 212 tadi bukan  (warga -red) Indonesia, termasuk Presiden Jokowi, dan banyak tokoh nasional lainnya,” ujar Darwis heran dengan maksud tema aksi tandingan para pendukung Ahok, yang juga sebagian besar lainnya pendukung Jokowi juga.

Menurut Darwis tema yang diusung pada aksi tanggal 19 november lalu juga tidak tepat, karena teman yang diusung Bhineka Tunggal Ika tidak pantas.

“Ahok menista agama, kok bisa jadi tokoh Bhineka Tunggal Ika ?” Tanya Darwis yang heran dengan “pemaksaan” tema aksi para pendukung Ahok. Akhirnya Darwis menyarankan kepada pendukung Ahok untuk mengklaim jika Ahok adalah Duta Bhineka Tunggal Ika Indonesia. (pb)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…