Skip to main content

Parpol Pendukung Harus Pikirkan Calon Pengganti Ahok


www.postmetro.co - Selasa, 13 Desember 2016, adalah hari pertama sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebelumnya Ahok ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada hari Rabu, 16 November 2016.

Melihat cepatnya waktu penetapan sebagai tersangka hingga pelimpahan berkas perkara ke pengadilan yang kurang dari sebulan, dapat dipastikan keputusan majelis hakim mengenai kasus Ahok akan cepat dan diperkirakan sebelum tanggal 15 Januri 2017.

Setidaknya ada tiga alasan kuat yang mendasari keputusan sidang kasus Ahok akan berjalan cepat. Pertama, desakan yang besar dari umat Islam agar kasus penistaan agama oleh Ahok segera diproses.

Kedua, pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengiginkan agar proses hukum terhadap Ahok dilakukan secara tegas, cepat dan transparan.

Ketiga, paling penting, bila keputusan majelis hakim menetapkan Ahok terpidana sebelum 15 Januari 2017, maka akan ada cukup waktu menyangkut kebijakan partai politik untuk mencari calon penganti, juga akan memberikan ruang bagi KPU jika diharuskan mengeluarkan SK yang bersifat teknis.

Dalam hal ada pasangan calon berhalangan tetap sebelum 30 hari pemungutan suara, maka tehadap calon tersebut dapat diganti oleh usulan dari partai politik atau gabungan partai politik.

Ketentuan ini berdasarkan aturan terbaru PKPU No. 9 Tahun 2016 Tanggal 13 September 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Walikota, yakni Pasal 79 ayat (1).

Sedangkan dalam aturan lain, pencalonan dapat dibatalkan untuk calon yang berstatus terpidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Dasar hukumnya UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No.8 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pemilukada) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU terbaru).

Terkait dengan tiga alasan tersebut, maka sebaiknya sejak saat ini, PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem segera memikirkan untuk mencari calon penganti Ahok dan mensosialisasikannya. Hal ini penting bagi parpol pendukung agar ada cukup waktu bagi calon penganti Ahok bertarung memengkan pilkada Jakarta.

Langkah mencari calon penganti tidaklah berlebihan untuk dilakukan partai pendukung Ahok. Mengingat kasus yang sedang dihapi Ahok adalah kasus penistaan agama yang tergolong berat.

Peluang Ahok bisa lolos dari jeratan hukum sangat kecil, mengingat hampir semua kasus penistaan agama selalu diputus bersalah oleh hakim.

Sebagai contoh beberapa kasus penistaan agama yang oleh majelis hakim diputus bersalah dan ditahan antara lain HB Jassin (1968), Arswendo Atmowiloto (1990) yang divonis penjara 5 tahun, dan Permadi yang dijatuhi majelis hakim penjara tujuh bulan.

Kemudian Lia Eden dipenjara 2 tahun, kasus Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI), dimana 41 pengurus dan anggota LPMI harus mendekam lima tahun dalam penjara karena divonis terbukti melakukan penistaan agama. Lalu, kasus Ahmad Musaddeq yang pada tahun 2008, pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya 4 tahun penjara dipotong masa tahan atas pasal penodaan agama. Tahun 2012-2013, Rusgiani seorang ibu rumah tangga di Bali, dipenjara 14 bulan karena menghina agama Hindu.

Contoh kasus penistaan agama, dimana semua pelakunya di vonis bersalah dan ditahan, maka untuk langkah antisipasi sangat logis bila partai pendukung Ahok memikirkan untuk mencari calon gubernur Jakarta penganti Ahok.

Batas waktu 30 hari sebelum pemungutan suara menjadi sangat penting untuk partai politik atau gabungan partai politik pendukung Ahok. Jika PDIP cs tetap mengusung Ahok dan vonis hakim sebelum tanggal 15 Januari 2017 menyatakan Ahok bebas, kemudian Ahok menang pemungutan suara, maka Ahok aman untuk tetap dilantik. Sebaliknya, jika Ahok tidak diganti namun keputusan hakim mempidana Ahok dengan status "terpidana" setelah tanggal 15 Januari 2017 dan dinyatakan menang pilkada, maka Ahok akan diberhentikan setelah dilantik sesuai Pasal 163 ayat (1) UU Pemilukada.

Idealnya partai politik atau gabungan partai politik ingin mengetahui hasilnya sebelum waktu 30 hari pemungutan suara agar dapat menentukan langkah selanjutnya. Akan tetapi sistem peradilan tentunya tidak dapat dipaksakan dengan batasan waktu. Oleh karenanya, diperkirakan, putusan majelis hakim terhadap kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok akan terjadi sebelum tanggal 15 Januari 2017. Bila ini terjadi dan Ahok terpidana, maka akan ada cukup waktu 30 hari untuk partai politik pengusung mengganti Ahok.

Jadi, bukankah yang punya kepentingan besar vonis bebas atau bersalah terhadap Ahok keluar sebelum tanggal 15 Januari adalah partai poilitik pengusung? [tsc]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…