Skip to main content

Pak Menteri, Kenapa Pekerja Asing Bisa Digaji Lebih Tinggi?

Portaldunia.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR yang membidangi ketenagakerjaan, Saleh Partaonan Daulay mengingatkan pemerintah untuk semakin serius menyikapi isu membanjirnya tenaga kerja asing (TKA). Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri harus menghimpun data dari berbagai instansi tentang jumlah TKA yang mencari penghidupan di Indonesia.

"Kalau hanya pakai data yang dimiliki Kemenaker, saya kira masih bisa diragukan. Perlu konsolidasi data dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal, red) dan pihak imigrasi," ujar Saleh, Sabtu (23/7).

Ia menegaskan, kabar tentang membanjirnya TKA tak bisa dianggap remeh. Pasalnya, pemerintah sejauh ini belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa menampung seluruh angkatan kerja yang ada.

Terbukti, tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Bahkan banyak pengangguran yang merupakan lulusan perguruan tinggi.

"Kita tidak membenci TKA. Jika TKA itu memiliki skill yang dibutuhkan dan pekerja lokal tidak memilikinya, tentu itu dibutuhkan. Tetapi tetap harus mengikuti aturan yang ada," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Selain itu, Saleh juga meminta pemerintah mengawasi sistem pengupahan TKA di Indonesia. Banyak laporan yang menyebut gaji TKA jauh di atas tenaga kerja lokal. Padahal, keahlian dan posisinya sama.

Saleh lantas mencontohkan temuan kunjungan kerja Komisi IX ke Batam beberapa waktu lalu. Di pulau industri itu, ada pekerja asal Tiongkok yang digaji Rp 12 juta sebulan.

“Dengan posisi yang sama sebagai accounting, pekerja lokal hanya digaji Rp 6 juta. Ini adalah contoh ketidakadilan tersebut. Kalau bukan kita yang menghargai tenaga kerja kita, lalu siapa yang akan menghargainya," ujar mantan ketua Komisi VIII DPR itu.

Sumber: Jpnn

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…