Skip to main content

OMG, Menara Eiffel Lenyap?


Menara Eiffel "lenyap" ditelan kabut asap polusi musim dingin terburuk yang melanda Paris dalam satu dekade terakhir sehingga memaksa pemerintah setempat membatasi jumlah kendaraan yang boleh melintas di ibu kota dengan menerapkan sistem ganjil-genap.

Selain itu, pemerintah juga menggratiskan ongkos angkutan umum sejak Selasa (06/12) demi mengurangi tingkat polusi di ibu kota.

Namun, banyak warga Paris yang tidak mengindahkan pembatasan kendaraan di ibu kota. Menurut The Local, polisi memberikan denda kepada 1.700 pengendara senilai 22 sampai 75 euro (Rp 310 ribu-Rp 1,05 juta) karena melanggar larangan tersebut.

Lembaga pengawas kualitas udara di Paris, AirParif mengatakan, partikel polutan PM10 di Paris mencapai lebih dari 80 mikrogram per meter kubik. Konsentrasi tinggi partikel beracun di wilayah ini terjadi akibat rendahnya kecepatan angin dan tekanan tinggi yang membuat emisi kendaraan, pembangkit listrik dan pemanas, terutama cerobong asap, menumpuk.

Paris bukan merupakan satu-satunya kota yang terkena dampak dari tingginya tingkat polusi di Prancis. Menurut Le Parisien, Marseille, Avignon, Rouen dan Grenoble juga mengalami kualitas udara yang buruk sama seperti pada gambar Menara Eiffel yang diselimuti kabut asap akibat polusi. Pemerintah kota Lyon menerapkan skema yang sama dengan Paris pada Jumat.

Di Paris, skema pembatasan kendaraan untuk mengurangi tingkat polusi sudah berlangsung sebanyak tiga kali, yakni pada 1997, 2014 dan 2015. Sementara di Lyon ini adalah yang pertama kalinya.

Selain memberlakukan aturan ganjil-genap, musim panas lalu, Wali Kota Paris Anne Hidalgo melarang kendaraan tua yang diproduksi sebelum 1997 berseliweran di ibu kota dari Senin sampai Jumat pukul 08.00-20.00 demi mengurangi polusi.

Sumber: rimanews

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…