Skip to main content

NGERI..!! Gak Bisa Sembarangan Masuk ke PT Conch, Tentara Saja Sulit Masuk


TANJUNG – Apa gerangan yang disembunyikan PT Conch South Kalimantan di lingkungan pabrik dan kantornya. Untuk bisa mengakses ke dalam, sulit luar biasa.  Jangankan wartawan, tentara dan stafnya Dinsosnaker yang berkunjung untuk mendata tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan asal China itu harus “terpental” keluar.

“Sebaiknya Anda datang dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong kalau mau konfirmasi ke PT Conch South Kalimantan,” begitu yang dikatakan Kepala Petugas Pengamanan PT Conch South Kalimantan, Goldi ketika ditemui di perusahaan semen tersebut, Rabu (14/12) kemarin.

Perkataan itu diucapkannya karena Radar Banjarmasin datang bermaksud mewawancarai Kepala Bagian Humas PT Conch South Kalimantan, Yandri di hari yang sama. Sebelum menemuinya, wajib melaporkan ke petugas keamanan setempat terlebih dahulu. "Tentara saja tidak boleh masuk, kalau tidak ada izin," ujarnya.

Menurutnya, memang sedikit sulit untuk menemui bagian manajemen perusahaan, karena sudah menjadi aturan dalam perusahaan jika memasuki kawasan pabrik harus membuat janji dulu sama orang dalam, baru boleh masuk.

Khusus hari itu, ia memberitahukan kalau bagian humas tidak berada di tempat. Sebagaimana informasi dua hari lalu, ketika wartawan menemuinya dengan maksud yang sama.

Padahal sebelumnya, agar bisa melakukan konfirmasi terkait persoalan jalan rusak akibat angkutan semen dan batubara yang digunakan perusahaan, wartawan telah menyerahkan surat dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Tabalong, namun hasilnya nihil.

Sebelum dan sesudah menemui Goldi, wartawan menelepon ke handphone kepala humas, Yandri tapi tidak direspon. Meski telah terdengar ada nada masuk, namun sepertinya tidak diangkat.

Kepala Dinsosnaker Kabupaten Tabalong H Yuhani mengatakan untuk konfirmasi ke PT Conch South Kalimantan memang sulit. Bahkan, pernah beberapa stafnya yang diutusnya untuk melaksanakan tugas tidak diperkenankan masuk. Padahal ingin mengawasi dan melakukan pendataan terhadap tenaga kerja asing di perusahaan tersebut. "Sulit masuk ke Conch, sebaiknya sekalian bawa surat saja dari dinas," usulnya ketika ditemui wartawan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tabalong, H Nanang Mulkani mengatakan, terkait distribusi semen yang merusak jalan sudah dilakukan penertiban. “Kami rutin melakukan razia, seminggu bisa dua kali,” katanya.

Meski sudah rutin melakukan razia, tapi menurutnya itu bukan langkah tepat untuk menertibkan angkutan melebihi muatan beban jalan. Setidaknya untuk beban jalan di Kabupaten Tabalong sendiri hanya 13 ton, sedangkan angkutan semen sering kali melebihi itu. Terlebih lagi, setiap kali razia yang digelar dan melibatkan unsur Polri dan TNI itu, memakan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu, pelanggaran muatan yang tidak sesuai beban jalan itu juga tidak bisa dilakukan, karena surat izin angkutan KIR dikeluarkan oleh Dishubkominfo di luar daerah. Untuk sanksi tilang, kalau pun tertangkap hanya didenda dana Rp250 ribu per unit. “Sanksinya sama sekali tidak memberatkan,” cetusnya.

Agar lebih mengena sasaran, Dishubkominfo Kabupaten Tabalong sedang mempersiapkan lahan untuk jembatan timbang di sekitar Desa Kembang Kuning. Pemerintah pusat kabarnya akan memberi bantuan untuk pembangunan jembatan timbang. “Kalau ada jembatan timbang, kami bisa razia tiap hari. Karena semua kendaraan bermuatan wajib ditimbang,” ujarnya. (ibn/yn/ram)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…