Skip to main content

Nah Loh, Mayoritas Warga DKI tidak Bersedia Punya Gubernur Berstatus Terdakwa


www.Postmetro.co - Keinginan warga DKI Jakarta untuk memiliki Gubernur DKI Jakarta yang baru semakin tinggi. Hal itu berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Dalam hasil survei yang dilakukan 3 hingga 8 Desember 2016 sebanyak 60,3 persen responden menginginkan adanya gubernur baru untuk DKI Jakarta. Padahal pada Maret 2016 angka tersebut hanya 24,7 persen. 

Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan ada tiga alasan yang membuat sentimen tersebut meningkat. Pertama, mayoritas publik DKI tidak bersedia dipimpin oleh gubernur yang berstatus terdakwa. Hasil survei menunjukkan 65 persen responden tidak bersedia dipimpin gubernur terdakwa, sementara yang bersedia dipimpin gubernur berstatus terdakwa hanya 11,8 persen.

Kedua, rapor merah atas kondisi masyarakat di DKI Jakarta. Masyarakat DKI merasa tidak puas terhadap empat aspek penting yakni politik, ekonomi, keamanan, dan penegakan hukum. 

"Mereka yang puas terhadap kondisi empat aspek itu hanya di bawah 50 persen. Kondisi buruk ini memicu keinginan adanya perubahan di DKI," kata dia saat konferensi pers di kantor LSI, Jakarta, Rabu (14/12).

Ketiga, mayoritas merasa tidak nyaman dengan pro-kontra kasus Ahok. Dia menyebut pro dan kontra Ahok cukup masif, diantaranya terkait kasus dugaan penistaan agama yang berbuntut aksi 411 dan 212. Belum lagi penolakan lainnya yang terkait calon pejawat. 

"Mayoritas publik DKI tidak nyaman dengan pro dan kontra kasus Ahok yang menyita media. Mereka yang menyatakan tidak nyaman 68,5 persen. Sementara yang merasa nyaman 24,1 persen, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 7,4 persen," katanya. (rol)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…