Skip to main content

Nah Loe... Mbak Rachma Sebut Kakaknya Sendiri lah yang Menjauhkan Indonesia dari Cita-Cita Proklamasi

ilustrasi

JAKARTA - Rachmawati Soekarnoputri mengatakan bahwa UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen sudah berubah fungsi. Menurutnya, amandemen membuat UUD 1945 menjadi pro-liberal dan kapitalis.

Rachmawati menegaskan, amandemen UUD 1945 yang ditandatangani oleh kakaknya sendiri, Megawati Soekarnoputri saat masih menjadi Presiden RI Kelima justru semakin menjauhkan Indonesia dari cita-cita proklamasi. Menurutnya, amandemen UUD 1945 juga bertentangan dengan cita-cita yang disuarakan Proklamator RI Soekarno.

"Akibat amandemen yang diteken empat kali oleh Megawati itu, merubah sifat yang diamanatkan oleh Presiden Soekarno kita pada 1959. Itu jadi bersifat liberal terutama di Pasal 33," katanya dalam jumpa pers di rumahnya, Jalan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Akibat empat kali amandemen itu, kata dia, UUD 1945 sudah tidak merujuk kepada aspek keadilan sosial. Produk-produk hukum turunanya pun saat ini mengacu pada konstitusi yang liberal.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menambahkan, saat ini utang Indonesia sudah membengkak hingga sekitar Rp 4.000 triliunan. Selain itu, katanya, Indonesia mestinya bisa menerapkan gagasan Bung Karno tentang Trisakti yang berarti berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berbudaya di bidang budaya.

“Saya prihatin sekali, ribuan buruh asing, investasi asing masuk. Pangdam Jaya sendiri menyampaikan kepada saya, dari Sabang sampai Marauke sudah dipenuhi dengan bendera-bendera asing. Dan ini sudah melampaui batas," jelas Rachmawati.

Dia juga mengomentari kasus mega-korupsi termasuk ratusan triliunan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)  yang pelakunya hingga kini tidak tersentuh. "Nah, kita malah membayar puluhan triliunan kepada obligor-obligor itu," imbuh dia.

Karenanya, Rachmawati menyebut penerapan hukum saat ini hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kesenjangan sosial juga mewarnai kehidupan rakyat Indonesia.

"Makanya kita harus kembali ke amanat proklamasi kita yang adil dan menjunjung tinggi keadilan sosial," tandas dia.

Sumber: jpnn

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…