Skip to main content

Muslim Rohingya di Malaysia Mohon Izin Kerja dan Sekolah



Kuala Lumpur - Etnis minoritas Muslim Rohingya yang tinggal di Malaysia berharap pemerintahan Najib Razak mau memberikan mereka hak untuk bekerja dan sekolah. Selama ini, pengungsi Rohingya di Malaysia tidak memiliki hak atas dua hal tersebut karena pemerintah tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951.

Presiden Masyarakat Rohingya di Malaysia, Faisal Islam Muhammad Kassim, menyatakan selama ini etnis Rohingya bekerja secara ilegal di berbagai industri, terutama konstruksi, dengan penghasilan rendah, sekitar US$250 atau setara dengan Rp3,3 juta per bulannya, jumlah yang menurut mereka belum dapat memenuhi kebutuhan hidup di Malaysia.

"Pemerintah [Malaysia] dapat melakukan sesuatu bagi kami. Jika pemerintah mau memberikan kesempatan bagi Rohingya untuk bekerja dengan legal itu akan lebih baik lagi bagi mereka," ungkap Faisal kepada Channel News Asia, Kamis (8/12).

Selain hak untuk bekerja, Faisal, yang mengungsi ke Malaysia pada 2012 lalu, juga berharap pemerintahan Najib mau memberikan akses pendidikan secara legal bagi anak-anak Rohingya. Hingga saat ini, anak-anak Rohingya hanya bisa mengenyam pendidikan di sejumlah sekolah yang digagas oleh lembaga swadaya masyarakat di Malaysia.

Lebih dari 56 ribu Rohingya di Malaysia telah terdaftar di organisasi pengungsi PBB (UNHCR). Namun, sekitar 35 ribu orang lainnya masih belum terdata.

Gelombang besar pengungsi Rohingya datang sejak kekerasan dan diskriminasi terus menerus terjadi di Rakhine, Myanmar. Mereka telah selama beberapa generasi di negara bagian itu, namun tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar.

Selain tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951, pemerintah Malaysia juga tidak mengadopsi protokol penanganan pengungsi PBB tahun 1967. Karena itu Malaysia tidak mengakui secara hukum para pencari suaka dan pengungsi di negara itu

Faisal dan puluhan ribu etnis Rohingya lainnya mulai bersuara setelah Malaysia menggencarkan aksi protes kepada Myanmar.

Malaysia, yang sebagian besar warganya Muslim, bahkan menyebut kekerasan dan pembunuhan yang menerpa Rohingya di Myanmar merupakan bentuk tindakan genosida.

"Kami ingin memberi tahu Aung San Suu Kyi [pemimpin de facto Myanmar] untuk menghentikan kekerasan ini. Kami harus membela Muslim dan Islam. Dunia tidak bisa hanya duduk dan melihat genosida yang terjadi di sana," kata Najib akhir pekan lalu saat turut serta dalam aksi demonstrasi solidaritas Rohingya.

Malaysia dan UNHCR kini tengah menyusun skema yang memungkinkan para pengungsi Rohingya bekerja secara legal. Seorang pejabat pemerintahan mengatakan bahwa di bawah skema ini, diperkirakan 300 orang Rohingya dapat bekerja secara legal di sektor perkebunan dan manufaktur.

Juru bicara UNHCR di Kuala Lumpur, Yante Ismail, menjelaskan skema ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program pengungsi berkelanjutan di Malaysia.

Menurut Yante, para pengungsi dapat menjadi sumber tenaga kerja yang berharga bagi perekonomian Malaysia. Dengan mengizinkan pengungsi ini bekerja, pemerintah justru dapat mengatur mereka dengan lebih baik.

Upaya Malaysia ini dianggap kaum Rohingya di sana sebagai harapan baru. Selama bertahun-tahun negara ASEAN lebih memilih pendekatan non-konfrontatif terkait isu Rohingya.

Ada puluhan ribu warga Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar menuju Malaysia. Beberapa dari mereka memasuki Malaysia secara ilegal dan sudah tinggal selama berpuluh tahun di sana.

Pada 2015 lalu, beberapa kapal yang berisikan pengungsi Rohingya terdampar di Pulau Langkawi, Malaysia. Saat itu, Malaysia dan Indonesia setuju untuk menawarkan tempat penampungan sementara.

Saat ini, otoritas maritim Malaysia juga telah bersiaga akan gelombang pengungsi Rohingya susulan yang mungkin terjadi menyusul konflik terbaru di Rakhine, Oktober lalu. [Atjehcyber]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…