Skip to main content

MPR hati-hati respon usulan amendemen UUD


Ilustrasi
 MPR sangat berhati-hati merespon aspirasi masyarakt untuk mengamendemen konstitusi karena terkait dengan stabilitas dan masa depan negara.

"MPR RI masih melakukan kajian atas masukan-masukan dari berbagai elemen bangsa di seluruh Indonesia," kata Wakil Ketua MPR, Mahyudin, di sela kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR, di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Sabtu.

Menurut Mahyudin, masukan dari berbagai elemen masyarakat yang banyak diterima MPR RI mengusulkan agar menghidupkan lagi haluan negara, sehingga arah pembangunan menjadi lebih fokus dan terarah.

Dia akui, setelah era reformasi Garis-garis Besar Haluan Negara dihapuskan dan diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Kerja Pemerintah.

Karena RPJMN ini berdasarkan visi dan misi presiden, kata dia, maka setiap ganti presiden akan ganti kebijakan.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan masukan yang disampaikan elemen masyarakat terhadap konstitusi, ada juga yang mengusulkan agar MPR mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 yang asli.

"Untuk kembali ke UUD 1945 yang asli bukan perkara mudah. MPR sangat berhati-hati," katanya.

Menurut dia, semua usulan terkait amandemen konstitusi harus melalui mekanisme di MPR dan dilakukan kajian, tidak bisa serta merta diamandemen.

MPR melakukan kajian melalui Badan Pengkajian serta Lembaga Pengkajian dan hasilnya disosialisaikan ke fraksi-fraksi maupun kelompok DPD di MPR untuk meminta tanggapan dan sikapnya.

Mahyudin mengakui pelaksanaan proses demokrasi yang berlangsung saat ini lebih cepat dibanding pengaturannya dalam pranata konstitusi, misalnya soal pemilihan langsung.

Padahal, kata dia, semangat amendemen pada waktu itu adalah untuk membatasi masa jabatan presiden, ternyata akhirnya banyak pasal yang diamendemen.

"MPR sangat hati-hati melakukan amandemen konstitusi. Kalau UUD 1945 sudah berjalan baik, untuk apa lagi diutak-atik," katanya.

Dia menambahkan, kalau usulan untuk menghidupkan lagi haluan negara untuk arah pembangunan negara, mungkin perlu dipertimbangkan.

Sumber: antara

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…