Skip to main content

Miris, Rotan Di Kalimantan Tengah Diduga Diselundupkan Ke China?

Portaldunia.com - Rotan asal Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, diduga diselundupkan keluar negeri, dengan negara tujuan Malaysia dan Cina.

Salah seorang warga Kecamatan Kota Besi, Kotawaringin Timur Hampuan di Sampit, Senin mengatakan, dugaan penyelundupan rotan itu dilakukan oleh seorang pengusaha berinisial Wd, yang saat ini memiliki gudang penyimpanan rotan besar di wilayah Kecamatan Kota Besi.

"Pengiriman rotan secara ilegal tersebut terjadi sejak adanya penghentian sementara atau moratorium ekspor bahan mentah dan setengah jadi komoditas rotan," tambahnya.

Hampuan mengaku dirinya pernah bekerja pada pengusaha berinisial Wd tersebut, dan kini telah diberhentikan sang pengusaha karena menentang dan mengancam akan membongkar aksi yang dilakukan Wd tersebut.

Menurut Hampuan, rotan hasil panen petano Kotawaringin Timur tersebut diselundupkan ke Malaysia dan Cina.

"Penyelundupakan itu melalui jalur laut, yang dimulai melalui sebuah pelabuhan di wilayah Bagendang, Kecamatan Sungai Sampit, selanjutnya kapal bermuatan rotan itu langsung bertolak ke Malaysia dan Cina," katanya.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha, Pengumpul dan Petani Rotan Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu, membenarkan adanya dugaan penyelundupan rotan tersebut.

"Semua itu terjadi dampak dari penghentian sementara ekspor rotan mentah dan setengah jadi, bahkan pemberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 35 Tahun 2011 itu juga mengakibatkan penyelundupan rotan keluar negeri, dan parahnya lagi hal itu menyebabkan anjloknya harga rotan mentah di daerah," ucapnya.

Berdasarkan informasi bahwa stok rotan di beberapa negara yang biasa menjadi tujuan ekspor rotan belum lama ini berlimpah padahal kegiatan ekspor rotan mentah dan setengah jadi telah dihentikan.

Hal itu menyebabkan kecurigaan terutama bagi para pengusaha rotan di Kotawaringin Timur, bahwa mulai tercipta jalur "tikus" untuk penyelundupan rotan baik itu melalui Pulau Jawa maupun Sumatera, bahkan dari Kalimantan langsung ke Negara tujuan.

"Kondisi itu sangat aneh, padahal pemerintah sudah jelas-jelas melarang dan sangat membatasi ekspor, terutama untuk bahan mentah dan setengah jadi tapi mengapa informasi yang kami dapat pasokan bahan mentah ke negara seperti Cina dan sekitarnya malah berlimpah. Semua itu pasti karena adanya aksi penyelundupan," katanya.

Terbukanya kesempatan untuk menyelundupkan rotan adalah salah satu dampak besar dari kakunya pemerintah pusat yang begitu saja menerapkan pelarangan ekspor bahan mentah sementara daya serap di dalam negeri sendiri masih belum mampu.

Rotan mentah yang diselundupkan keluar negeri itu adalah yang berdiameter 8 hingga 12 sentimeter karena selama ini jika hanya untuk kebutuhan dalam negeri hanya membutuhkan yang berdiameter 4-8 sentimeter saja.

Selain itu Dadang juga menilai bahwa jika aksi penyelundupan itu memang ada, hal itu tentunya dilakukan akibat keterpaksaan, karena daya serap sektor industri di dalam negeri sendiri yang sangat lemah dan terbatas dibandingkan dengan hasil produksi rotan mentah terutama rotan yang berdiameter di atas 8 sentimeter.

Untuk rotan berdiameter 8-12 sentimeter belum bisa terserap untuk kebutuhan industri di dalam negeri.

"Kami sudah menduga kalau kebijakan pelarangan ekspor ini nantinya akan menimbulkan permasalahan baru yaitu tumbuh suburnya usaha penyelundupan dan harga rotan yang lolos ke luar negeri tentunya akan dipermainkan oleh para tengkulak yang membeli hasil selundupan tersebut," terangnya.

Hal ini hendaknya jadi pemikiran pemerintah pusat, apakah sudah efektif untuk sekarang ini pelarangan ekspor itu diterapkan.

Sumber: Antara

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…