Skip to main content

Miris, Evakuasi Alepo Dihentikan Tanpa Konfirmasi


Evakuasi warga sipil dan korban luka dari kantong-kantong di Aleppo timur dibatalkan pada Jumat. Badan-badan bantuan dan kendaraan diminta meninggalkan daerah itu tanpa penjelasan, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) seperti dikutip Reuters.

Elizabeth Hoff, perwakilan WHO di Suriah, yang berbicara dari kawasan barat Aleppo, menyampaikan dalam konferensi pers di Jenewa, "Saya menganggap pesan (untuk membatalkan operasi) berasal dari Rusia yang memantau daerah itu ".

Timnya yang terdiri dari sembilan staf di Aleppo timur tidak memiliki kontak dengan pihak berwenang Suriah di lokasi transit Ramouseh.

Pukul 07:00 pagi waktu setempat, 194 pasien yang dievakuasi telah tiba di delapan rumah sakit yang kewalahan di kawasan Aleppo barat yang dikuasai pemerintah, Idlib dan Turki.

Pasien korban perang yang terluka mengalami cedera otak dan mata, sementara yang lain dirawat karena penyakit kronis termasuk diabetes, kata Hoff.

Sementara itu, kantor berita negara SANA menyebutkan gelombang kedua rombongan pemberontak beserta keluarganya meninggalkan benteng terakhir mereka di Aleppo, Suriah utara, Selasa silam.

Gelombang pertama rombongan sudah tiba di Rashidien, pedesaan sebelah barat Aleppo. Jumlah mereka yang pindah dari Aleppo dalam gelombang pertama adalah 1.150 orang.

Laporan mengatakan evakuasi para pemberontak dan warga sipil akan terus berlangsung sepanjang malam sampai selesai.

Berdasarkan pada kesepakatan yang diperantarai Rusia dan Turki, jumlah orang yang siap dievakuasi dari Aleppo diperkirakan mencapai 15.000, termasuk 4.000 pejuang pemberontak.

Bus pembawa pemberontak mulai berangkat meninggalkan Aleppo timur Kamis sore.

Pengungsian itu hanya diawasi Komite Internasional Palang Merah dan tanpa kehadiran staf Perserikatan Bangsa-bangsa, kata televisi pemerintah.

Sumber: antara

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…