Skip to main content

Miris, Begitu Banyak Pegawai Honorer Yang Belum Dapat Gaji

ilustrasi

PENAJAM – Sejumlah instansi di Pemkab Penajam Paser Utara tidak mampu membayar gaji honorer yang mencapai miliaran rupiah.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Marjani tak membantah hal itu.

Dia menyebut, ada Rp 1,5 miliar dana untuk honor para guru honorer yang diprediksi tidak dapat dibayarkan melalui bantuan operasional siswa daerah (Bosda) kabupaten.

"Kami telah berupaya agar dapat diselesaikan. Tapi kondisi kami memang seperti ini, yakni anggaran defisit," ucap Marjani, Rabu (14/12).

Seharusnya, Disdikpora dapat membelanjakan Rp 6 miliar dan Rp 1,5 miliar yang di antaranya merupakan gaji guru honorer.

"Ada tiga sekolah yang menalangi guru gaji honorer. Tapi melihat kondisi seperti ini, saya belum tahu bagaimana ke depannya. Saya berharap sekolah tidak mengira-ngira jika belum ada anggaran pasti," katanya.

Salah satu sekolah bahkan telah menalangi Rp 90 juta.

Sebagian gaji honorer yang tidak terbayar juga terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) PPU yang nilainya mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) PPU juga terkena dampak defisit.

Pasalnya, institusi itu harus melakukan peminjaman kepada pihak ketiga untuk memenuhi kekurangan blanko kartu keluarga sebesar Rp 100 juta.

"Alhamdulillah, semua program jalan dan terbayarkan. Hanya blanko kartu keluarga, tapi itu akan dibayar pada 2017," ucap Suyanto, Kepala Disdukcapil PPU.

Sumber: jpnn

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…