Skip to main content

Miris, Baru 8 Persen Buruh Yang Terlindung Jaminan Sosial

Portaldunia.com - Hari Hak Azasi Manusia (HAM) International yang diperingati pada 10 Desember 2016, keluar dengan Declaration Of Human Rights (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948. Dalam DUHAM tersebut ada empat hak yang melekat dalam diri manusia yaitu, hak personal, hak legal, hak sipil dan hak politik.

Analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga mengatakan apabila dikaitkan dengan situasi perburuhan saat ini di Indonesia, penegakkan dan eksistensi HAM kondisi perburuhan di era Presiden Jokowi masih rendah.

"Menurut saya indeks pengakuan HAM Perburuhan dengan nilai rata-rata 60 atau setingkat C," sebut Andy, Senin (12/12).

Indikator daripada penilaian tersebut adalah belum tegaknya ILO Core Convention (Konvensi Dasar Organisasi Buruh Internasional) yaitu, hak kebebasan berserikat/berorganisasi, hak berunding, hak memperoleh perlindungan sosial (jaminan Sosial), dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam upah dan pekerjaan.

Menurut Andy, walaupun kebebasan berserikat telah diakui dalam UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh akan tetapi trend pemberangusan serikat buruh/union busting masih tinggi. Banyak buruh/pekerja yang di-PHK dan didemosi ketika mendirikan serikat pekerja, yang mayoritas terjadi di perusahaan manufaktur.

Di sisi lain hak untuk mendapatkan perlindungan atau jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih rendah.

"Menurut data yang dihimpun baru 8 persen buruh yang terlindung jaminan sosial. Buruh di sektor perkebunan khususnya sawit dan karet yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan masih belum dilindungi oleh BPJS. Ironisnya ketika buruh perkebunan meminta diikutkan BPJS akan di-PHK oleh pengusaha," ujar Andy.

Selain itu diskriminasi upah dan pekerjaan juga masih tinggi, apalagi keberadaan PP 78/2015 tentang Pengupahan masih debateable dan ditolak sebagian besar serikat pekerja/serikat buruh dikarenakan dihilangkannya fungsi negosiasi serikat pekerja.

"Oleh karena itu saya meminta agar Presiden memerintahkan Menaker Hanif Dhakiri untuk segera menuntaskan penegakkan HAM Perburuhan. Agar HAM buruh pekerja Indonesia bisa tegak dan angka pelanggaran HAM buruh/pekerka Indonesia dapat diminimalkan," demikian Andy.

Sumber: Rmol

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…