Skip to main content

Menyakitkan, Setelah Iran Rusia Menggempur Aleppo Jokowi malah Tanda tangan Kerjasama



Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran. Ada sederet agenda pertemuan yang dilakukan dan tentunya akan ada penandatanganan kerja sama.

"Ada tiga, pertama kerja sama di bidang mutual legal assistance, kedua adanya kerja sama di bidang ekstradisi, dan ketiga MoU di bidang electricity dan renewable energy," ujar Menlu Retno LP Marsudi di Hotel Espinas, Teheran, Iran, Rabu (14/12/2016).

Selain itu, ada satu bidang lagi yang masih menunggu finalisasi, yakni promosi di bidang investasi. Jokowi juga membawa rombongan CEO sejumlah perusahaan Indonesia untuk nantinya akan bertemu dengan para CEO di Iran.

Adapun menteri lainnya yang mendampingi Jokowi adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mensesneg Pratikno, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. Darmin, Jonan, dan Lembong akan melakukan penandatanganan nota kerja sama esok hari (15/12).

Sementara itu, hari ini Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani, Kepala Parlemen Iran Ali Larijani, dan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Seyed Ali Khomeini.

"Dan acara terakhir melakukan pertemuan dengan masyarakat sebelum kembali ke tanah air nanti malam," imbuh Retno.

Komentar bang DeEm :

Astaghfirullah .... Ratusan Ribu Muslim dibantai oleh Iran danRusia di Aleppo, Kemana Hati Tuan Jokowi? tak Sedikitkah hatimu luluh untuk sekedar marah dengan Pembantaian ini?
Tuan Jokowi, sesungguhnya tindakan anda begitu menyakitkan kami, Taukah engkau matinya seorang Muslim tanpa hak lebih besar dari pada Hancurnya Ka'bah?kemana Imanmu?KEmana rasa kasihanmu?........Tuan Jokowi, Allah Akan Menanyakan perihal ini di akhirat kelak !!!

Sumber : detik.com

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…