Skip to main content

Menurut LSI, Cagub Paling Santun Ialah Anies Baswedan... Tentunya Bukan Ahok-kan!!!

ilustrasi
Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas responden menilai dalam kategori sikap santun dan ramah, Anies Baswedan mendapatkan angka kepuasan sebanyak 82%. Sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan 78%.

Sementara, untuk Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak ramah dan tidak satun dengan hanya mendapatkan 39% responden yang setuju Ahok sebagai sosok ramah dan santun.

"Jadi, mayoritas masyarakat menjatuhkan pilihan untuk kategori ramah dan santun kepada Anies Baswedan," kata Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi, di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Survei ini dilakukan sejak 3 sampai 11 Desember 2016 dengan metode multistage random sampling dan jumlah sampel sebanyak 800 orang. Tingkat toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 3,5% pada tingkat kepercayaan 95 %. Sampel berasal dari seluruh kecamatan yang terdistribusi secara proporsional.

Survei ini juga menunjukkan Ahok menempati urutan paling buncit dalam hal tingkat kesukaan responden yang berada di angka 54%. Sementara, dua calon gubernur lain, Agus Harimurty Yudhoyono dan Anies Baswedan memperoleh nilai yang sama yakni 66%.

"Karena kualitas popularitas ketiga calon sudah maksimal, maka kualitas kedikenalan menjadi menentukan. Secara kualitas, tingkat disukai Ahok relatif lebih rendah, 54%, dibanding Agus dan Anies masing-masing disukai 66%," imbuh dia.

Namun, LSI mencatat angka tersebut mengalami kenaikan dari survei bulan lalu. Sementara, tingkat kedisukaan terhadap Agus dan Anies relatif tetap.

Sumber: okezone

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…