Skip to main content

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Berhentikan Sementara Ahok Dari Jabatannya

ilustrasi

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan memberhentikan sementara Gubernur DKI Ja­­karta Basuki Tjahaja Purnama dari ja­­batannya. Pemberhen­­tian se­­mentara dilakukan setelah nomor registrasi perkara yang meli­batkan Ahok diterima Tjah­jo dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Tjahjo mengaku belum me­­ne­­rima nomor register perkara dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok hingga saat ini. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghentikan sementara kepala daerah yang tersangkut per­kara, sesuai amanat Undang-Un­dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Setelah ada (nomor re­gis­ter per­kara) baru proses pem­ber­hentian sementara selama proses persidangan,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (14/12).

Pengaturan terkait pem­berhentian sementara kepala daerah tercantum pada Pasal 83 UU Pemda. Dalam ayat (1) UU tersebut dikatakan bahwa kepala dae­­rah dan/atau wakilnya dapat diberhentikan sementara ka­rena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.

Pemberhentian sementara harus berdasarkan register per­kara di pengadilan, seperti di­atur ayat (2) Pasal 83 UU Pem­da. Pemberhentian semen­tara dila­kukan oleh Presi­­den un­tuk Gubernur, dan oleh Men­teri untuk Bupati atau Wali Kota.

Walau akan member­­hen­­tikan sementara Ahok dari jabatannya, Tjahjo enggan mengevaluasi petahana tersebut dari statusnya se­­bagai peserta Pilkada 2017. Menurut Tjahjo, status Ahok sebagai peserta Pilkada 2017 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum. “Terkait kampanye adalah hak KPU yang menilainya se­ba­gaimana ketentuan atau peraturan KPU. Menurut saya dipisahkan haknya sebagai calon pilkada,” tuturnya.

Ahok telah resmi menjadi terdakwa setelah perkaranya mulai disidangkan di PN Jakarta Utara, Selasa (13/12). Ia di­dak­­wa melanggar pasal 156 dan pasal 156a KUHP yang mengatur mengenai penistaan agama.

Sementara itu, Basuki Tja­haja Purnama menyatakan siap menanggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta jika terbukti bersalah dalam ka­sus dugaan penistaan agama. Pernyataan ini menanggapi rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang akan mem­­berhentikan sementara Ahok, sapaan Basuki, dari jabatannya. “Saya siap buat apa saja untuk negara ini,” kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (14/12).

Akan tetapi Ahok me­nya­­takan bakal mem­per­­juangkan keadilan atas ka­sus penistaan agama yang men­jerat dirinya. Saat ini Ahok berstatus sebagai terdakwa dan sudah menjalani persidangan perdana, Selasa (13/12), di Pengadilan Jakarta Utara.

Atas hal itu, Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mendesak Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menonaktifkan atau menerbitkan surat ke­putusan pemberhentian se­mentara terhadap Ahok se­ba­gai Gubernur DKI Jakarta. Ahok mengaku tak mengerti kenapa dirinya diminta untuk menanggalkan jabatannya. “Saya enggak tahu, tanya Mendagri tafsiran seperti apa. Ini kan bukan pidana khusus korupsi” kata Ahok.

Sumber: jurnalasia

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…