Skip to main content

Melihat Kekeliruan Fatal Eksepsi Ahok yang Tekankan Kata Mob

ilustrasi



Dalam eksepsinya, Ahok menggunakan kata mob. Jadi, tekanan mob. Mob ini yang lalu menekan pihak hukum melaksanakan proses hukum yang kini dijalani Ahok sebagai terdakwa penista agama Islam (Al Maidah 51). Karena proses hukumnya berdasarkan mob, maka ia minta kasusnya dibatalkan.

Mob artinya kerusuhan. Tekanan mob adalah tekanan para perusuh. Jika ini terjadi dalam proses hukum, namanya bukan proses hukum tapi proses mob. Tak benar cara pembacaan hukum seperti itu, minimal obscur libel (kabur).

Pasal 156 a KUHP yang didakwaan JPU adalah delik formil. Artinya, suatu perbuatan menjadi kejahatan semata karena disebut UU tanpa perlu membuktikan mens rea (niat jahat) dari perbuatan itu. Kata maaf yang belakangan acap dikemukakan Ahok menjadi tidak punya nilai hukum pasal 156 a tadi.

Namum demikian, istilah "sudah selesai" dalam penafsiran hukum pasal 156 a tadi, harus dipenuhi. Yaitu untuk mencukupkan bukti unsur delik itu sendiri.

Nah, unsur delik "sudah selesai" itu justru adalah mob (kerusuhan). Andai tak ada mob, maka delik formil 156 a itu tidak menjadi materil karena unsur deliknya kurang.

Sebagaimana diketahui, pasal 156 a tadi ditempatkan pada Bab Tibum (ketertiban umum). Unsur delik materilnya adalah gangguan Tibum. Mob adalah gangguan Tibum, baik demo 411, 212, dan makar.

Apakah gangguan Tibum itu berdampak penekanan terhadap pemerihtah cq pihak hukum, tak dapat dibaca sebagai aspek pemaksaan kehendak yang menyimpangkan proses hukum. Melainkan gangguan Tibum.

sumber: teropongsenayan

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…