Skip to main content

Massa Kawal Sidang Ahok Berharap Ahok Langsung Ditahan



www.postmetro.co - Sidang kasus dugaan penistaan yang menjerat tersangka Basuki Tjahja Purnama atau Ahok digelar pada Selasa (13/12) hari ini. Sejak pagi hari, ratusan massa sudah berkumpul di depan bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tempat sidang digelar.

Beberapa ormas seperti Harakah Sunniyah untuk Masyarakat Islami (Hasmi), Satuan Pembela Islam, majelis Azzikra dan Laskar Pembela Islam terpantau menyiagakan barisan di depan pengadilan negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada.

Koordinator majelis Azzikra, Asep Burhanudin menegaskan kehadiran mereka adalah untuk mengawasi jalannya persidangan agar berjalan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. "Kami datang sendiri untuk menyaksikan persidangan bersama jamaah dan kawan kawan. Kami khawatir ada rekayasa di dalamnya," ujar Asep, Selasa (13/12).

Hal senada diungkapkan Adi Kurniawan, koordinator Satuan Pembela Islam. "Sebagai umat Islam, kami selalu perhatikan kasus Ahok. Kami ingin menyaksikan langsung bagaimana proses persidangan berlangsung," kata Adi.

Adi juga mengharapkan, pengadilan bisa segera menahan mantan Bupati Belitung Timur itu setelah persidangan hari ini. "Harapan kami setelah sidang segera ditangkap, segera penjarakan. Kami kecewa berat kepada pemerintah Indonesia. Semoga pengadilan bisa melakukan sebaik-baiknya," tegas dia.

Berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, akan ada sekitar 2 ribu sampai 3 ribu massa  dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang akan mengawal jalannya persidangan Ahok. Selain itu akan ada pula 250 massa  dari Pengurus Pusat Persaudaraan Muslim Indonesia.

Sebanyak 2996 personil Kepolisian dikerahkan untuk menjaga jalannya persidangan gabungan dari 320 personil Mabes Polri, 2.552 personil Polda Metro Jaya dan 124 personil Polres Jakarta Pusat beserta Polseknya. (republika)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…