Skip to main content

Massa Aksi 412 Kecewa, Janjinya Dibayar Rp 150 Ribu tapi Dipotong Jadi Rp 50 Ribu



Tidak semua peserta aksi 412 yang bertajuk 'Kita Indonesia' puas dengan acara tersebut. Alasannya, sebagian dari mereka kecewa dengan panitia soal pembagian uang transportasi yang tidak merata.

Salah seorang peserta aksi yang berasal dari Jakarta Utara mengaku, dijanjikan uang transportasi Rp 150 ribu untuk ikut dalam aksi ini oleh Partai NasDem.

Namun, ia kecewa lantaran uang yang diterima hanya Rp 50 ribu per orang.

"Tadi dijanjiin 150 ribu, tapi kita terima 50 ribu. Kecewa lah kita, shubuh-shubuh udah disuruh siap-siap," kata Murnanih kepada TeropongSenayan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016).

Selain itu, Yadi dari Jakarta Barat merasakan hal yang sama. Ia kecewa lantaran uang transportnya dari Partai Golkar dipotong Rp 50 ribu oleh pihak yang mengajaknya. Jadinya, keluhnya, ia hanya mendapat Rp 100 ribu dari aksi 'Kita Indonesia'.

"Janjinya 150 ribu, tapi dipotong ini kenyataannya. Makan sih dapet, tapi kan ga sesuai kesepakatan," ungkapnya.

Sementara itu, ada juga peserta aksi 'Kita Indonesia' yang memang sengaja datang ke Bundaran Hotel Indonesia tanpa ada ajakan ataupun bayaran.

Salah satunya Rachel yang ditemui TeropongSenayan yang mengaku kedatangannya itu untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia.

"Kebetulan saya sama teman-teman memang sudah niat, untuk hadir ke sini. Tanpa ada bayaran apapun, kita memang sangat antusias dengan semangat kebersamaan," pungkasnya. [tsc]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…