Skip to main content

Mantap, Bayar Pajak Di Bandung Sekarang Bisa Dengan Aplikasi Loch


Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung meluncurkan aplikasi digital baru yang berfungsi untuk memfasilitasi wajib pajak membayar kewajibannya tanpa perlu datang ke kantor Disyanjak. Aplikasi tersebut bernama E-SATRIA (Self Assessment Tax Reporting Application).

Kepala Disyanjak Ema Sumarna mengatakan, melalui aplikasi ini, wajib pajak akan masuk ke sebuah sistem, melakukan registrasi, dan langsung dapat membayar sendiri kewajiban pajaknya secara daring (online).

"Wajib pajak juga dapat membayar langsung pajak melalui Bank BJB. Sementara itu di Kantor Disyanjak para petugas sudah siap dengan sistem pelaporan dan verifikasi yang terintegrasi," ujar Ema kepada wartawan seusai acara peluncuran E-Satria beberapa waktu lalu.

Menurut Ema, dengan sistem ini akan mempermudah masyatakat yang akan membayar pajak. Sehingga tidak perlu lagi repot datang ke kantor Disyanjak.

"Elektronik Satria ini akan mengubah kultur atau kebiasaan dari yang biasanya ada interaksi wajib pajak dengan para petugas, sekarang dengan teknologi tidak akan ada lagi komunikasi interaksi pertemuan antara Wajib Pajak dengan petugas," kata Ema.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menambahkan, bahwa penerapan sistem ini adalah bagian dari prinsip smart city Kota Bandung agar semua urusan bisa dikerjakan oleh masyarakat tanpa harus ada interaksi antara petugas dengan wajib pajak.

"Karena dengan dikerjakan di rumah, di kantor dengan e-Satria, bisa nulis sendiri (pajaknya) dan meng-upload bukti-buktinya. Ini adalah cara mengelola pelayanan publik di masa depan," katanya

Pria yang akrab disapa Emil ini pun mengimbau kepada warga Bandung dan para pengusaha agar melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan. Ia menekankan bahwa pajak yang dibayarkan sangat bermanfaat untuk pembangunan kota.

"Saya ingin mengingatkan, kalau cinta Bandung, ikutilah aturan apa adanya, bayarlah pajak apa adanya. Kalau Bandung mau juara kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat untuk ikut aturan apa adanya," ujarnya.

Sumber: merdeka

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…