Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, memastikan pemerintah akan langsung memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta begitu menerima surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan telah berstatus terdakwa.

"Kita (Kemendagri) profesional, tidak pandang bulu. Jadi, kalau sudah terdakwa mestinya (Ahok) diberhentikan sementara," ujar  Sumarsono kepada pers, kemarin.

Plt Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, ada mekanisme birokrasi yang harus dilalui sebelum pemerintah memberhentikan sementara Ahok dari kursi gubernur. Yaitu, menunggu surat keterangan resmi dari pengadilan yang menetapkan Ahok sebagai terdakwa.

"Siapapun juga, ketika surat pengadilan (penetapan terdakwa) itu sampai, kita akan proses semuanya," tegas dia.

Pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan, Kemendagri berkewajiban menjalankan perintah UU. Sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU atau disingkat menjadi UU Pilkada, khususnya pasal 83 disebutkan, setiap kepala daerah yang menjadi terdakwa dan menjalani persidangan akan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pada ayat 1 pasal ini disebutkan, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Soni mengatakan, pemberhentian itu hanya bersifat sementara sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Misalnya, (Ahok) dinyatakan inkrah terpidana dan tidak ada upaya naik banding, maka dia (Ahok) akan diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta," tandas Soni.

Seperti diketahui, pada Selasa (13/12) nanti, Ahok akan segera duduk sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Saat ini, Ahok berstatus sebagai gubernur non aktif karena sedang cuti kampanye Pilgub sampai 11 Februari 2017 mendatang. Jika tidak ada kasus penistaan agama ini, Ahok bisa kembali menyandang jabatan gubernur DKI kembali setelah 11 Februari.

Sumber: politikindonesia
Share To:

Portal Dunia

Post A Comment: