Skip to main content

Lagi-lagi Densus 88 Berulah! Tangkap Terduga Jaringan Teroris Tanpa Pakai Surat Resmi

ilustrasi



Densus 88 kembali menangkap seorang pria di Surakarta atas tuduhan tindak terorisme tanpa ada surat resmi. Islamic Study and Action Centre (ISAC) mendesak polisi segera mengeluarkan surat penangkapan agar jelas status hukumnya.

Sekretaris ISAC Endro Sudarsono mengungkapkan bahwa Densus 88 telah melakukan penangkapan terhadap Sunarto, seorang warga Banyuanyar, Surakarta pada Rabu (14/12). Pria itu ditangkap usai shalat Ashar di Barat Masjid Baiturahmah Rabu (14/12)..

“Ibu mertua Sunarto menjelaskan, bahwa Sunarto ditangkap usai shalat Ashar oleh orang berpakaian hitam-hitam, lalu dimasukan kedalam mobil hitam yang diikuti beberapa mobil di belakangnya,” kata Endro dalam pernyataan tertulis yang diterima Kiblat.net pada Kamis (15/12).

Endro menambahkan, penangkapan Sunarto tidak disertai surat penangkapan resmi. “Hingga pagi ini, belum ada surat penangkapan,” jelasnya.

Penangkapan Densus 88 tanpa ada surat resmi seperti yang dialami Sunarto bukanlah kali pertama terjadi. Endro meminta agar asas praduga tak bersalah untuk kasus apapun selalu dikedepankan, termasuk dalam kasus terorisme.

Dalam proses penegakan hukum, lanjut sekretaris ISAC, polisi harusnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Karenanya, ia meminta agar kepolisian segera mengeluarkan surat penangkapan resmi terkait penangkapan Sunarto.

“ISAC meminta kepada Kapolri segera secara resmi memberi surat penangkapan kepada keluarga Sunarto, agar keberadaan dan status hukumnya jelas,” tegasnya.

Endro memaparkan bahwa pihak Polresta Surakarta telah membenarkan adanya penangkapan di wilayah hukum mereka. Menurut Wakasat Reskrim AKP Sutoyo, beberapa orang memang ditangkap Densus 88 termasuk Sunarto yang diduga terkait bom molotof Alfamart dan Candi Resto Solo.

sumber: kiblat

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…