Skip to main content

Lagi! Beda Sikap dengan DPP Soal Ahok, Petinggi PDIP DKI Mundur



Satu persatu pengurus Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta mengundurkan diri. Kali ini giliran Wakil Ketua Bidang Kebudayaan DPD PDIP DKI Jakarta, Nita Hertuty SE. Perbedaan sikap dengan Dewan Pimpinan Pusat PDIP terkait Pilkada DKI Jakarta menjadi pertimbangan utamanya.

Berikut isi surat pengunduran diri Nita yang ternyata sudah disampaikan sejak tanggal 20 September 2016 lalu :

Jakarta 20 September 2016

Kepada Yth.
Bapak Adi Wijaya
Ketua DPD PDI Perjuangan
Prov. DKI Jakarta

Di
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya Nita Hertuty. SE dengan ini mengajukan pengunduran diri sebagai Pengurus DPD Provinsi DKI Jakarta.

Adapun alasan saya mengundurkan diri adalah sebagai berikut;

1. Adanya perbedaan antara aspirasi saya dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta dengan Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan.

2. Perbedaan tersebut mengakibatkan saya pribadi tidak bisa menjalankan kegiatan-kegiatan partai yang bertujuan untuk memenangkan Pilkada.

3. Saya dapat secara bebas menyalurkan aspirasi saya sesuai dengan hati nurani dan keimanan yang saya yakini.

Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sejak pertama kali saya aktif di organisasi ini sampai akhirnya berkesempatan duduk di jajaran kepengurusan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh keyakinan.

Hormat Saya,

Nita Hertuty, SE (ditandatangani)

Tembusan:

1. DPP PDI Perjuangan
2. DPD PDI Perjuangan Prov. DKI Jakarta
3. Arsip

(Soemitro)

(akt) | [NUSANEWS]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…