Skip to main content

Kwik Kian Gie Pernah Serukan Kembali Pada UUD 45 Yang Asli,Kenapa Tidak Di Tuduh Makar?





Perlakuan polisi terhadap tertuduh makar dipertanyakan.
Sri Bintang Pamungkas dan Hatta Taliwang ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Padahal pemikiran kedua tokoh aktivis ini tak jauh berbeda dengan yang disuarakan Kwik Kian Gie.

Kwie pernah menyerukan kembali ke UUD 1945 asli. Alasan mantan ketua Litbang PDI Perjuangan itu karena melihat pengaruh sembilan naga alias taipan di belakang pemerintahan Jokowi-JK, begitu mendominasi.

"Pikiran dan pendapat Pak Kwik, Sri Bintang Pamungkas dan Hatta Taliwang soal taipan atau cukong atau aseng punya kesamaan pandangan. Lalu, kenapa Bintang dan Hatta ditangkap dan dipenjarakan? Polisi wajib menjawab ini," kritik koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (Galak), Muslim Arbi melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/12).

Arbi menegaskan, tidak selayaknya Sri Bintang dan Hatta Taliwang dituduh berupaya makar. Pendapat mereka justru bentuk kontrol dan kritik agar rezim Jokowi jangan sampai di bawah kendali para taipan atau cukong.

"Ataukah rezim ini sudah tidak mau dikontrol dan dikritik lagi, sehingga berbuat semaunya saja," kata Arbi.

Ia malah merasa lucu sebagian di antara para aktivis dijemput paksa, ditetapkan tersangka, diperiksa lantas disuruh pulang. Namun hanya Sri Bintang Pamungkas, Hatta Taliwang dan kakak beradik yang juga aktivis alumni HMI, Rizal Kobar dan Jamran ditahan.


Malah, tiga nama terakhir dicokok dengan tuduhan makar tetapi ditersangkakan dengan pelanggaran UU ITE. Hatta dianggap melanggar SARA karena publikasi tulisan di whatsapp dengan judul 'China Hobi Beternak Penguasa'.[rmol]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…