Skip to main content

Kuat Nuansa Politik, Gus Sholah & Hajriyanto Tolak Jadi Pengurus "Yayasan Pesantren" Hary Tanoe


Belum sampai sepekan usai diluncurkan, dua tokoh yang disebut sebagai bagian dari Yayasan Peduli Pesantren (YPP) menyatakan ketidaksediaannya sebagai pengurus. Kedua orang itu adalah KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) dan Hajriyanto Y Thohari.

Dalam peluncuran YPP di Gedung MNC Financial Center, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Ahad (4/12/2016) lalu disebutkan, yayasan yang diketuai Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ini menyebut nama Gus Sholah sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Hajriyanto sebagai anggota Dewan Pembina.

Saat itu Gus Sholah nampak hadir dalam peluncuran yayasan tersebut. Dari kalangan NU, selain Gus Sholah, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina, sedangkan Mahfud MD menjadi salah satu anggotanya.

“Terkait dengan berita tentang keterlibatan saya dalam Yayasan Peduli Pesantren yang kini beredar luas, tadi pagi saya sudah kirim surat ke Syafril Nasution (orang dekat Hary Tanoe, Ketua Harian YPP, red). Saya nyatakan tak bersedia duduk di dalam yayasan pada posisi apapun,” ungkap Gus Sholah kepada wartawan di Hotel Horison Suites Surabaya, Jumat (9/12/2016).

Gus Sholah mengaku menghargai gagasan YPP untuk membantu dana guna memajukan pesantren. Tetapi proses pembentukan yayasan yang dianggap terlalu cepat dan nuansa politik yang kuat.

“Ini membuat saya tak bersedia duduk dalam posisi apapun. Apalagi kemarin saya diberitahu bahwa saya diminta untuk menjadi anggota Dewan Etik Mahkamah Konstitusi,” tukasnya.

Gus Sholah berharap dengan tabayyun atau klarifikasi ini tidak akan ada lagi kesimpangsiuran informasi.

“Ini juga untuk menjawab pertanyaan para masyayikh, ulama, kiai, habaib dan masyarakat luas, termasuk juga keluarga besar Pesantren Tebu Ireng Jombang. Moro-moro tangi dipisuhi uwong (tahu-tahu bangun tidur, dimaki orang). Tapi saya tidak akan menempuh langkah hukum, meskipun ini perbuatan tidak menyenangkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari juga menolak namanya dimasukkan sebagai anggota Dewan Pembina. Secara resmi, Hajriyanto telah berkirim surat Ahmad Rafiq, Sekjen Partai Perindo sekaligus juga anggota Dewan Pembina YPP. Rafiq adalah kader Muhammadiyah yang dekat dengan Hary Tanoe.

“Selanjutnya, untuk menghindari kontroversi lebih jauh terutama “Pelarangan perangkapan jabatan pimpinan Muhammadiyah dengan organisasi dan/atau yayasan lain yang amal usahanya sejenis”, maka dengan ini saya menyatakan tidak bersedia menjadi anggota Dewan pembina Yayasan Peduli Pesantren (YPP) sebagaimana pembicaraan kita tentang permintaan Saudara dalam komunikasi melalui WhatsApp beberapa waktu lalu,” bunyi surat yang ditandatangani Hajriyanto, 6 Desember lalu.

Berbeda dengan keduanya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memastikan dirinya bergabung dan menjadi anggota Dewan Pembina Yayasan Peduli Pesantren (YPP) yang dipimpin Hary Tanoe.

“Atas pertanyaan, bagaimana mulanya saya bergabung maka jawaban saya simpel saja. Saya dihubungi dan diminta bergabung dalam sebuah yayasan yang bergerak untuk memajukan pondok pesantren. Saya tanya, siapa saja yang akan bergabung, dijawab bahwa selain HT juga ada Gus Sholah, Hajriyanto J. Thohari, Ahmad Rofiq, Aqil Siroj, dan lain-lain. Oh, banyak orang-orang baik bergabung, maka saya bergabung tetapi tidak di eksekutifnya,” kata Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI itu seperti dikutip Rakyat Merdeka Online.

Mahfud mengaku, jika dalam perjalanan YPP nantinya melenceng, dia akan meluruskan atau meninggalkan. “Sumbangannya diterima saja. YPP ini tujuannnya baik untuk ikut memajukan pesantren. Kalau melenceng ya saya luruskan atau saya tinggalkan,”pungkasnya.

Sumber : pikiranumat

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…