Skip to main content

Kuasa Allah di Balik Penunjukkan Habib Rizieq Syihab sebagai Khatib dalam Khutbah Jum'at 212


Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI meminta kepada Kiyai Haji Ma'ruf Amin untuk menjadi Khatib sekaligus Imam dalam Shalat Jum'at dalam rangkaian Aksi Super Damai Bela Islam III di Monas Jakarta pada Jum'at (2/12/16). Namun, Ketua Umum Majlis Ulamai Indonesia ini enggan menyanggupi jika Presiden Jokowi tidak hadir dalam aksi 212 tersebut.

Hingga jam 10 hari itu, sebagaimana dituturkan oleh Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir, Presiden Jokowi menyatakan tidak hadir hingga Kiyai Ma'ruf Amin pun tidak berangkat menuju Monas.

Secara mendadak, sebagaimana diumumkan dari panggung aksi 212 sesaat sebelum masuk waktu Zhuhur, Presiden Jokowi menyatakan akan hadir bersama Wapres, Panglima TNI dan sejumlah Menteri di Kabinet Kerja.

Lantaran kabar mendadak dari Presiden itu, Kiyai Ma'ruf Amin tidak mungkin hadir karena kendala tempat, waktu, cuaca dan juga suasana di sekitar Monas yang penuh jamaah.

Atas Kuasa Allah Ta'ala, Pengurus GNPF MUI merespons cepat kejadian di hari bersejarah kaum Muslimin Indonesia itu. Melalui rapat terbatas dan kilat, GNPF MUI memutuskan agar Habib Rizieq Syihab menjadi Khatib dalam Khutbah Jum'at, dan KH Nasir Zein Lc MA sebagai imamnya.

"Itu Kuasa Allah. Kami GNPF MUI hanya berniat menjadi pembuka awal dan akhir. Kami menghormati para kiyai senior untuk tampil. Tapi, Allah Berkehendak lain. Presiden datang secara mendadak, Kiyai Ma'ruf belum ada di lokasi," ujar KH Bachtiar Nasir dalam silaturahim setelah aksi 212 di Masjid Pondok Indah Jakarta pada Selasa (6/12/16).

Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Menaqdirkan. Dialah sebaik-baik pembuat taqdir yang menaqdirkan Habib Rizieq Syihab sebagai Khatib dalam Khutbah Jum'at yang dihadiri oleh jutaan jamaah shalat Jum'at di hari itu.

Kira-kira, apa hikmahnya ya? [Tarbawia/Om Pir]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…