Skip to main content

Kok Bisa??? Tahanan Narkoba Bisa Edit Foto Kapolri Dengan Tokoh PKI... Kebangetan! Tapi... Dipenjara Dia Bisa Make Handphone??? Mestinya Diusut Juga Tuh Siapa Yang Kasih Handphone Dan Pihak Penjara Teledor!!!


Belum selesai menjalani hukuman, Muhammad Rahimi Nasution (MRN) kembali tersandung kasus hukum. Kemarin napi kasus narkoba yang mendekam di Lapas Tangerang tersebut dipamerkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam rilis kasus pelanggaran UU ITE.

Pria 46 tahun tersebut membandingkan foto Kapolri Tito Karnavian dengan pentolan PKI D.N. Aidit, kemudian memberikan komentar bernada fitnah.

Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya Kombespol Wahyu Hadiningrat, perbuatan Rahimi melanggar UU ITE. ''Dia kami proses sejak 28 November lalu,'' kata perwira dengan tiga melati di pundak tersebut.

Rahimi menyebarkan posting di Facebook bergambar wajah Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang disandingkan dengan Dipa Nusantara (D.N.) Aidit.

Dia menambahkan caption yang dinilai memuat unsur fitnah. ''Aidit adalah ketua Partai Komunis Indonesia (PKI, Red). Padahal, Kapolri bukan PKI,'' tegas Wahyu.

Bukan hanya Kapolri, kata dia, Rahimi juga mengunggah posting yang bernada fitnah dengan menyeret nama Presiden Joko Widodo. Seluruh posting dibuat Rahimi di dalam lapas. Tim cyber crime berhasil mengamankan satu handphone dengan merek Samsung tipe Duos putih.

Total ada lima posting bermasalah yang diunggah Rahimi, yakni posting pada 9, 13, 14, 23, dan 24 November lalu. Seluruhnya berupa status dengan tautan berita dari sebuah media tertentu. ''Unggah status, tambah caption, lalu disematkan di berita,'' tutur Wahyu.

Menurut dia, tindakan Rahimi jelas sangat berdampak di masyarakat. Masyarakat bisa jadi memercayai posting tersebut. ''Bisa muncul persepsi tidak benar terhadap pemerintah di masyarakat,'' tegasnya.

Dia mengakui, penangkapan Rahimi sudah dikonfirmasikan ke Kapolri. Wahyu menyatakan, Kapolri sempat kecewa atas posting tersebut. ''Sebab, Pak Tito kan nggak seperti yang ada di posting-an pelaku,'' katanya.

Dikonfirmasi di tempat yang sama, Kepala Bidang Humas Mapolda (Kabidhumas) Kombespol Argo Yuwono menjelaskan, motif pelaku adalah rasa benci terhadap tata pemerintahan. Akhirnya, pelaku menyebarkan informasi yang tidak benar.

Dia menyatakan, Rahimi bakal menjalani hukuman lebih lama. Sisa masa tahanannya masih lima tahun lagi. Baru setelah itu, dia menjalani hukuman pada pidana posting-an fitnah tersebut. Dengan begitu hampir bisa dipastikan hidup Rahimi ke depan bakal semakin susah.

Sesuai dengan pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008, kata Argo, pelaku bakal terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda Rp 1 miliar. ''MRN menjalani masa hukuman pidana psikotropika 8 tahun. Setelah itu, baru menjalani hukuman pelanggaran UU ITE,'' papar mantan Kabidhumas Polda Jawa Timur itu.

Argo mengapresiasi kinerja tim krimsus, terutama tim cyber. Dia berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam membuat posting apa pun.


Sumber: jawapos

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…