Skip to main content

KH Athian: Sudah Rahasia Umum KKR Adalah Ajang Pemurtadan




Beberapa pihak menuduh Ormas Islam yaitu Pembela Ahlu Sunnah (PAS) sebagai penghalang dalam Kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga ITB Bandung Selasa malam (6/12/2016) lalu yang berakhir tidak sesuai harapan panitia.

Aparat kepolisian yang hadir mengamankan acara KKR Sabuga malah dituduh sebagai pihak yang tidak bertindak secara profesional sesuai fungsinya sebagai aparat penegak hukum.


Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) KH. Athian Ali M. Dai dalam menanggapi hal tersebut menyampaikan bahwa tidak mungkin ada Ormas Islam yang melarang ibadah atau kegiatan agama lain sepanjang kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Sepanjang sejarah tegaknya NKRI ini belum pernah ada Umat Islam menghalangi apalagi membubarkan agama lain yang sedang ibadah. Dalam Islam ada prinsip lakum diinukum waliyadin sehingga tidak mungkin sampai mencampuri ibadah mereka,” jelasnya Kamis (8/12/2106).
Athian Ali bahkan memberikan contoh dibeberapa acara keagamaan lain, ada orang Muslim ikut turut menjaga tempat ibadah tersebut, misalnya saat kaum Nasrani melakukan natalan.

Namun KH. Athian memberi catatan bahwa ibadah tersebut dilaksanakan di tempat atau rumah ibadah (gereja) legal dan diatur dalam peraturan dan sistem hukum di Indonesia.


“Semua tahu bahwa Umat Islam di Indonesia sangat toleransi bahkan ada kegiatan natalan di gereja sampai di jaga orang Islam,” imbuhnya.

Ormas Islam hanya menanyakan izin penyelenggaraan KKR Sabuga


Terkait insiden KKR Sabuga tersebut, KH. Athian menyampaikan bahwa menurut keterangan yang diperolehnya, Ormas Islam PAS hanya menanyakan izin penyelenggaraannya saja. Hal ini menurutnya karena kegiatan ibadah tersebut dilakukan diluar gereja.

“Saya meyakini temen-temen PAS hanya menanyakan prosedurnya saja tidak sampai membubarkan sebab yang dapat membubarkan suatu kegiatan massa hanya aparat kepolisian. Terkait hal ini justru harusnya pihak panitia instrospeksi apakah prosedur itu sudah dipenuhi atau belum, jangan lantas menuduh ormas yang membubarkan,” jelasnya.
Sebab, sambungnya, selama ini ibadah kaum Nasrani yang berlangsung di gereja-gereja berjalan dengan aman, nyaman dan tanpa sedikit pun gangguan dari Umat Islam. Namun ketika ibadah tersebut di selenggarakan di luar gereja maka ada aturan dan prosedur yang harus diikuti dan dipenuhi penyelenggara atau pihak panitia.

Ditakutkan KKR Sabuga hanya menjadi modus pemurtadan


Sementara mengenai kegiatan KKR Sabuga sendiri, KH. Athian berpendapat bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa kegiatan tersebut menjadi ajang atau modus pendangkalan akidah Umat Islam bahkan ada yang mengaku menjadi korban pembaptisan (pemurtadan) dengan dalih penyembuhan lewat keajaiban doa.

“Ada yang pernah mengadu ke kami demikian. Nah, seharusnya ini yang harus menjadi perhatian dan fokus menyelesaikan akar masalahnya. Tidak menempuh prosedur dan ada indikasi pelanggaran kegiatan dan penyalahgunaan gedung. Mengapa yang demikian tidak dipermasalahkan? Padahal menyebarkan apalagi mengajak beragama orang yang sudah beragama adalah pelanggaran berat dan serius,” ungkapnya.


Kepolisian dinilai telah profesional

Sementara itu terkait dengan kinerja pihak kepolisian yang hadir dalam menengahi dan membantu pihak panitia maupun ormas PAS dalam kegiatan KKR tersebut, KH. Athian berpendapat bahwa polisi sudah profesional dan tidak memihak siapa pun. Aparat polisi, menurut KH. Athian, sudah menjalankan fungsi dengan adil dan persuasif.

“Informasi yang saya peroleh pihak kepolisian membantu mediasi secara adil dan bijaksana pada kedua belah pihak baik panitia maupun PAS. Bahkan juga menawarkan solusi agar kegiatan ibadah sampai sore saja. Sementara untuk ibadah malam hari karena belum lengkapnya prosedur maka di pindah ke tempat lain saja termasuk ke gereja. Tapi pihak panitia tidak mau, nah ini masalahnya,” tuturnya.
Beberapa laporan kepada pihaknya juga menyebutkan bahwa semua kegiatan malam itu berjalan dengan kondusif, aman dan tanpa paksaan untuk membubarkan KKR. Bahkan pihak panitia dan Pendeta Stephen Tong sendiri yang berbicara kepada jemaatnya untuk meninggalkan Sabuga dan akan mempelajari aturan dan prosedur yang belum dipahami tersebut.

“Jadi desakan agar Kapolri mencopot Kapolrestabes Bandung karena dianggap gagal memberi rasa aman dan nyaman kaitannya dengan kasus KKR kemarin adalah sikap berlebihan dan tidak sesuai dengan substansi permasalahan yang ada. Menurut kami polisi sudah berbuat sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tidak memihak, adil dan bijaksana,” jelasnya.
Baca Juga : Tafsir Al Maidah 51 Menurut Imam Fakhruddin Ar Razi


Ridwan Kamil diharapkan bijak dan jeli

Sementara menanggapi pernyataan Walikota Bandung Ridwan Kamil yang meminta maaf dan akan segera mengganti waktu dan tempat, menurut KH. Athian, Walikota sebagai pemimpin masyarakat harus bijak dan jeli melihat permasalahan yang ada. Selama akar masalah, sambung KH. Athian, tidak ditangani dan diselesaikan maka mengulang kegiatan KKR justru hanya akan menambah masalah baru.




“Pak Wali harus jernih melihat akar masalahnya, kalau perlu undang dan dengar semua pihak dengan bijak dan fair sebelum memutuskan. Solusi bijak dan sederhana ya selenggarakan ibadat ditempat ibadat yakni gereja. Sebab kan belum pernah ada Ummat Islam yang demo di gereja gara-gara mereka melaksanakan ibadat. Selama ini dapat kita saksikan dan rasakan semua ibadat di gereja aman dan lancar,”ujarnya memberi solusi.

Rakyat Indonesia harus dapat bertindak bijaksana

Untuk itu dirinya mengajak semua elemen dan pihak untuk melihat permasalahan KKR Sabuga kemarin dengan bijaksana dengan memahami akar masalahnya secara komprehensif sehingga ada solusi yang bijak dan adil bagi semua.

“Jangan mudah menuding ormas Islam intoleran, polisi tidak profesional sementara permasalahan yang sebenarnya tidak dipahami. Sebaiknya tabayyun dulu sebelum menanggapi apalagi mengecam. Kalau bicara toleransi maka tidak ada yang lebih toleran daripada Ummat Islam. Kita selesaikan secara bijak dan adil dengan saling menghormati aturan. Jangan bicara  dan mengaburkan pokok persoalan,” pungkasnya.[sigabah/annafi.web.id]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…