Skip to main content

Ketum MUI: Isu “Islam Anti Kebhinnekaan” itu Menyesatkan

Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin, menyoroti opini yang berkembang belakangan ini terkait tudingan seolah-olah umat Islam anti kebhinnekaan.

Hal itu disampaikan Kiai Ma’ruf pada pengajian bertema ‘Berislam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika’ di Aula PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, semalam, Jumat (09/12/2016).

“(Tuduhan) ini menyesatkan, kita dikotak-kotakkan; seolah ada barisan bhinneka, ada yang tidak, ada yang NKRI, ada yang tidak,” ujarnya, lansir Islamic News Agency (INA).

Opini dimaksud terutama terkait Aksi Bela Islam yang menuntut penegakan hukum atas tersangka penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dimana aksi-aksi damai itu dituding oleh segelintir pihak sebagai bentuk anti kebhinnekaan.

“Dan sepertinya kelompok Islam ini yang tertuduh. Aksi 212 dianggap tidak bhinneka, yang bhinneka 412,” tambahnya, menyinggung acara Parade Kita Indonesia di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (04/12/2016).

Tak hanya terhadap umat Islam. Kiai Ma’ruf merasa, MUI juga tertuduh sebagai pihak yang dianggap tidak ber-bhinneka.

“Karena katanya asal mulanya (Aksi Bela Islam. Red) dari fatwa dan sikap MUI,” ucapnya tertawa.

Rois Aam PBNU ini mengungkapkan, opini yang berkembang tersebut berpotensi menimbulkan konflik.

Karenanya, ia mengimbau agar jangan ada pihak yang memberikan penafsiran yang tidak proporsional soal umat Islam dan kebhinnekaan.

“Suku Baduy dan Suku Tengger di Bromo misalnya, hidup di tengah umat Islam tidak terganggu, padahal sekitarnya Muslim. Umat Islam jelas sangat toleran,” tandasnya.

Sumber : hidayatullah

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…