Skip to main content

Ketum MUI: Baru Ada di Dunia ini Fatwa Dikawal, Mantap!


Salah satu produk yang dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk umat adalah fatwa. Selama ini Fatwa MUI selalu dijadikan acuan bagi masyarakat dan lembaga lain. Tapi anehnya, hal itu tidak berlaku saat MUI mengeluarkan pendapat tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

"Ada Gafatar, minta fatwa dulu. Alqiyadah juga tunggu fatwa. Terus begitu, sampai kasus Ahok juga minta fatwa ke MUI. Empat komisi kita satukan. Begitu keluar (fatwa) dipersoalkan," ungkap Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dalam sambutan pembukaan Multaqa Dai Nasional Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat di Jakarta, Selasa malam (13/12/2016).

Karena dipersoalakan, lanjut Kyai Ma'ruf, lalu muncullah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), yang berinisiasi melakukan Aksi 411 dan Aksi 212 yang dihadiri jutaan umat Islam di Jakarta.

"Baru ada di dunia fatwa dikawal, mantap. Dan ternyata itu menyatukan umat. Jadi tauhidul umat ini bagian yang harus kita kerjakan," ungkap Kyai Ma'ruf.

Bicara soal persatuan umat, Rais Aam PBNU ini mengatakan merupakan hal yang paling susah. Namun belakangan, rupanya umat Islam baru bersatu ketika ada tanangan.  "Buktinya di Monas itu berapa juta. Nggak pakai diongkosi datang sendiri," katanya.

Kyai Ma'ruf ingin MUI menjadi tenda besar ormas-ormas Islam yang masing-masing memiliki karakter, ada yang keras, lembek dan bahkan terlalu lembek. "Tugas MUI menjinakkan yang keras dan mengeraskan yang lembek. Gayanya sedang," pungkasnya.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…