Skip to main content

KETIKA HARUS DITODONG PERTANYAAN “SISA KEMBALIAN BOLEH DIDONASIKAN?” KEMANAKAH UANG DONASI TERSEBUT?




Putri terbiasa belanja untuk kebutuhan sehari-hari di toko serba ada berinisial “I”. Alasannya karena dekat dengan tempat tinggal. Seperti para pelanggan lain, setiap kali ke meja kasir dan selesai transaksi, selalu disodori pertanyaan oleh kasir. “Sisa Rp200nya berkenan untuk didonasikan?” Jumlah bilangan receh boleh beda, dengan kalimat yang tak jauh berbeda.

Memang itu pertanyaan menyebalkan yang ada di dunia ini setelah pertanyaan “kapan nikah? dan pertanyaan yang diajukan oleh Najwa Shihab kepada narasumber. Untuk bilang “ya” atau “tidak” saja terasa berat.

Dalam seminggu terakhir ini, perempuan yang baru lulus dari Universitas Indonesia, Depok, itu ditodong kembali pertanyaan itu. Tidak mau menjadi pembeli yang hanya ‘memasrahkan hidup pada kasir’, Putri pun bertanya. “Didonasikan ke mana kah sisa uang belanjaan ini?”

Kasir perempuan yang ada di hadapannya menjawab, “Yayasan, mbak!”

Putri berniat merelakan, tapi ia kembali kritis bertanya, “Dari yayasan lalu untuk apa?”

Kasir menjawab singkat, “Natal”

Putri pun secepat kilat membatalkan sumbangan tersebut, meski uang kembaliannya berstatus receh.

Putri tidak sendiri, Anda mungkin mengalami hal yang sama ketika berbelanja di Indomaret atau Alfamart meski jawabannya berbeda-beda. Sebab, pihak yang menerima donasi-donasi dari (pelanggan) toserba itu sifatnya periodik. Tiap periode berbeda.


Belakangan ini menyebar di ruang-ruang obrolan seperti WhatsApp tentang struk belanja di mana uang kita akan terpotong otomatis Rp100 tiap kali melakukan transaksi pembelian. Tentu saja ini pencurian yang bersifat halus. Sebab, pembeli belum tentu sepakat dengan pemotongan tersebut. Lari kemana kah uang cepek tersebut? Tertulis dalam struk uang tersebut Donasiku untuk Negeri. Berembus kabar bahwa fulus itu untuk mempermulus pasangan calon yang akan maju ke kontestasi pemilihan kepala daerah ibukota.

“Perusahaan mengajak konsumen mendonasikan sebagian uang kembalian melalui kasir toko, dana terhimpun disalurkan oleh yayasan kredibel untuk membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,” kata Corporate Affairs Director SAT, Solihin melalui laman Alfamartku.

Ditodong dengan kembalian uang receh untuk apa memang pertanyaan sederhana yang kadang menghambat waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kembalian uang receh tersebut?

1. Sumbangkan dengan catatan.

Pasrahkan uang receh tersebut kepada kasir. Sebelum memberikan Anda boleh bertanya langsung kepada kasir uang tersebut akan terbang kemana dan untuk apa. Cek baik-baik, jika lembaga yang diajak kerja sama adalah lembaga atau yayasan kredibel seperti Dompet Dhuafa, Anda boleh bernafas lega dan memasrahkan uang receh tersebut.

2. Tidak perlu disumbangkan

Ini juga pilihan tepat, karena kuasa dan hak ada di tangan Anda. Apalagi jika yayasan dan peruntukan uang tersebut gurem bin tidak jelas. Seperti kasus Putri di atas. Lalu koin atau receh tersebut bisa Anda masukkan di celengan di rumah. Penulis sendiri punya kencleng peduli umat sebagai tempat untuk menaruh kembalian belanjaan.

3. Belanja di warung tetangga saja

Gerakan belanja di warung tetangga atau warung terdekat memang sedang gencar belakangan ini. Selain untuk pemberdayaan sekitar juga bisa sebagai ajang silaturahim atau ngobrol soal bola dan gosip politik terkini. Dan tidak di sini tidak kita temukan, pertanyaan yang membuat kita hafal di luar kepala “isi pulsanya sekalian?”, “”mau pakai kantong kresek?”, “ada kartu membernya?” dan “Sisa kembalian berkenan untuk didonasikan?” [beritaislam24h.net / bdn]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…