Skip to main content

Kerja Kejaksaan Tangani Kasus Ahok Mirip Tukang Ojek

Ketua Setara Institute Hendardi (Foto ANTARA/Salis Akbar)
Cepatnya proses pengkajian berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh Kejaksaan Agung dinilai mirip pekerjaan tukang ojek oleh Ketua Umum Setara Institute, Hendardi.

“Info yang saya dapat, kejaksaan hanya memerlukan dua hari mengkaji berkas (Ahok) itu. Ini bukan pekerjaan jaksa saya kira tapi pekerjaan tukang pos atau tukang ojek," kata  Hendardi dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, hari ini.

Berkas perkara Ahok diserahkan oleh Bareskrim kepada Kejaksaan Agung 25 November silam, dan lima hari kemudian Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara Ahok sudah lengkap atau P21. Kasus itu kemudian didaftarkan oleh Kejaksaan Agung ke PN Jakarta Utara dengan nomor perkara 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR telah didaftarkan kejaksaan pada Kamis, 1 Desember 2016.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Noor Rachmad saat itu mengatakan, setelah barang bukti dan tersangka diserahkan, Kejaksaan akan mengambil sikap untuk membawa perkara ini ke pengadilan. "Tentu dalam rangka melengkapi semua persyaratan, misalnya surat dakwaannya, sesegera mungkin. Semuanya akan dipercepat," ujar Noor di Kejaksaan Agung, Rabu, 30 November 2016.

Menurut Hendardi, penanganan kasus Ahok sangat berbeda dengan kasus pelanggaran HAM yang pernah ditangani Kejaksaan Agung yang menghabiskan waktu bertahun-tahun. "Bertahun-tahun (kasus) itu juga berkas perkaranya, hanya bolak-balik antara kejaksaan dan kepolisian,” kata Hendardi.

Dia menilai, yang dilakukan kejaksaan dengan mempercepat proses persidangan Ahok bukan suatu prestasi. Kejaksaan lebih cenderung terlihat takut dengan ancaman mobilisasi massa yang sejauh ini telah terbukti dengan aksi berjilid.

"Jadi independensi jaksa ini dipengaruhi oleh mobilisasi. Ini yang akan menjadi preseden buruk bagi bangsa kita khususnya dalam sistem peradilan bangsa ini ke depan," kata Hendardi.

Sumber : rimanews

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…