Skip to main content

“Kembali ke UUD 45 Bermakna Kembali Teguh dengan Al Quran, PKI! Yang Nuduh itu Makar”


Kembali ke UUD 45 yang asli bermakna kembali membangun Indonesia dengan agreement negara bangsa (nation) berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Pasal 29 UUD 45.

Penegasan itu disampaikan Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang, MS Kaban, menyikapi isu makar yang mewarnai ajakan sejumlah tokoh nasional untuk kembali ke UUD 45 yang asli.

Menurut MS Kaban, Al Quran adalah sumber motivasi dan inspirasi para syuhada atau pejuang untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara dan merebut kemerdekaan RI.

“Bukti kemerdekaan buah dari perjuangan panjang anak bangsa tercermin dalam Mukadimmah UUD 45. Kemerdekaan RI berkat rahmat Allah. Setelah 71 tahun Indonesia Merdeka para ulama kembali menuntun ummatnya wajib teguh dengan Al Quran lalu dituduh ‘makar’ yang menuduh itu P K I,” tulis mantan Menteri Kehutanan itu di akun Twitter ‏@hmskaban.

Sebelumnya,aktivis yang juga mantan tenaga ahli Menko Bidang Kemaritiman, Abdulrachim Kresno mengatakan tindakan Polri sangat ‘menggelikan’ atas penangkapan sejumlah aktivis dengan tuduhan makar.

Diantara alasan penangkapan itu terkait adanya surat pernyataan dari golongan aktivis yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang isinya meminta MPR mengadakan sidang istimewa dengan tiga agenda yaitu; pengembalian kepada UUD 45 asli, mencabut mandat Presiden dan Wakil Presiden, serta mengangkat Ketua Presidium.

“Peristiwa ini menjadi lelucon di masyarakat, karena bagaimana bisa perbuatan makar atau menggulingkan pemerintah yang sah hanya dengan membuat selembar surat pernyataan ? Kalau memang begitu mudahnya, makar menggulingkan pemerintah akan setiap hari terjadi,” tegas Abdulrachim seperti dikutip repelita (10/12).

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…