Skip to main content

Kelompok "Korporasi" dibalik Jokowi dan Ahok





GERAKAN perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Islam maupun kelompok nasionalis, sebenarnya bukan hanya terkait penistaan agama saja. Perlawanan mereka disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum akibat "pilih kasihnya" penegakkan hukum di bawah pemerintahan Jokowi.

Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Demikianlah kira-kira stigma yang tertanam di benak masyarakat sekarang ini. Kuatnya intervensi para pemilik modal/korporasi di pemerintahan Jokowi juga menjadi salah satu alasan bersatunya kelompok Islam dan kelompok nasionalis dalam perlawanan terhadap ahok,.

Mereka curiga bahwa Ahok adalah simbol representasi pemilik modal/korporasi/cukong yang sangat arogan, bermulut kasar, kejam, menindas rakyat kecil. Ahok dianggap berani karena dilindungi kelompok "korporasi" yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah dan berlaku sebagai "dalang" yang bergerak di belakang layar.

Kecurigaan masyarakat terhadap "korporasi" yang memiliki kekuatan yang tak terbatas oleh kelompok Islam dianggap sebagai ancaman bagi islam dan oleh kelompok nasionalis/republican dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara.

Kelompok "korporasi" ini dianggap sebagai penyebab tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara karena oknum-oknum yang menduduki posisi penting di negara ini sudah "terbeli". Sehingga kelompok "korporasi" ini bisa sesuka hati mengatur para oknum petinggi-petinggi negara yang duduk di Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif.

Diijinkannya Warga Negara Asing memiliki hunian di Indonesia menjadi salah satu contoh dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang diubah, dimana para petinggi negara "mengetok palu" memutuskan konsep peraturan perundang-undangan yang  menguntungkan kelompok "korporasi" dan merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

GERAKAN perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Islam maupun kelompok nasionalis, sebenarnya bukan hanya terkait penistaan agama saja. Perlawanan mereka disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum akibat "pilih kasihnya" penegakkan hukum di bawah pemerintahan Jokowi.

Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Demikianlah kira-kira stigma yang tertanam di benak masyarakat sekarang ini. Kuatnya intervensi para pemilik modal/korporasi di pemerintahan Jokowi juga menjadi salah satu alasan bersatunya kelompok Islam dan kelompok nasionalis dalam perlawanan terhadap ahok,.

Mereka curiga bahwa Ahok adalah simbol representasi pemilik modal/korporasi/cukong yang sangat arogan, bermulut kasar, kejam, menindas rakyat kecil. Ahok dianggap berani karena dilindungi kelompok "korporasi" yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah dan berlaku sebagai "dalang" yang bergerak di belakang layar.

Kecurigaan masyarakat terhadap "korporasi" yang memiliki kekuatan yang tak terbatas oleh kelompok Islam dianggap sebagai ancaman bagi islam dan oleh kelompok nasionalis/republican dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara.

Kelompok "korporasi" ini dianggap sebagai penyebab tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara karena oknum-oknum yang menduduki posisi penting di negara ini sudah "terbeli". Sehingga kelompok "korporasi" ini bisa sesuka hati mengatur para oknum petinggi-petinggi negara yang duduk di Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif.


Diijinkannya Warga Negara Asing memiliki hunian di Indonesia menjadi salah satu contoh dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang diubah, dimana para petinggi negara "mengetok palu" memutuskan konsep peraturan perundang-undangan yang  menguntungkan kelompok "korporasi" dan merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.(rmol)

Bastian P Simanjuntak
(Presiden Gerakan Pribumi Indonesia)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…