Skip to main content

Kasus Eko Patrio Hanya Pengalihan Kasus Ahok?


Di sejumlah media online, politikus PAN Eko Hendro Purnomo atau biasa disapa Eko Patrio disebut menyatakan penangkapan teroris di Bekasi merupakan pengalihan isu kasus Ahok. Hal ini langsung ramai menuai komentar. Salah satunya dari Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian.

Dapatkan diskon Rp 300,000 untuk tiket libur Natal & Tahun baru-muJenderal Tito membantah keras penangkapan teroris di Bekasi adalah pengalihan isu Ahok. Dia bahkan siap dicopot dari posisi Kapolri jika ada bukti terkait hal itu.

Polri pun mengundang Eko untuk mengklarifikasi pemberitaan yang mengutip pernyataannya itu. Polri mengundang Eko untuk hadir ke Bareskrim, Kamis (15/12) lalu. Namun, anggota Komisi X DPR itu tak datang.

Selang sehari kemudian, Eko pun datang ke Bareskrim. Usai diperiksa, Eko menegaskan tidak pernah menyatakan bahwa penangkapan teroris di Bekasi merupakan upaya pengalihan isu Ahok. Dia juga menyebut pemberitaan itu tidak benar.

Eko mengaku terkejut atas pemberitaan yang mencatut namanya itu. Kepada polisi, Eko menegaskan tidak pernah memberikan pernyataan apapun terkait isu tersebut, apalagi diwawancarai. Dia yakin, wartawan tujuh media online tersebut mengunggah berita dari hasil mengarang bebas.

"Kondisinya saya juga tidak tahu, tiba-tiba malam hari ada berita yang dibuat oleh yang tahu hanya satu, tapi dari teman-teman ditelusuri ada tujuh media online yang buat saya imaginer mengarang bebas," kata Eko di Bareskrim, Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12) kemarin.

Eko menegaskan pemberitaan itu telah merugikan nama dan partai yang menaunginya, termasuk institusi kepolisian.

"Kita mengambil kesimpulan ini bagian dari fitnah zalim, yang tadi saya sebutkan tadi baik saya maupun kepolisian dan sebagainya," lanjut dia.

Atas alasan itu, Eko merasa perlu mengklarifikasi terkait berita yang dimuat secara khusus di tujuh media online tersebut. Tak hanya memberikan klarifikasi, dia juga membuat laporan agar pembuat berita itu bisa dijerat secara hukum.

"Saya justru mengapresiasi kepolisian yang justru cepat tanggap, jujur saja tadi saya tidak ada niat melaporkan karena apa, ya sudahlah saya juga berangkat dari media juga," katanya.

Dia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terhasut dengan berita-berita bohong yang tersebar secara online. Apalagi, media tersebut tak jelas keberadaannya.

"Jadi sekali lagi saya terima kasih dengan teman media yang ada di sini yang selalu menggunakan kode etik jurnalistik. Ini pembelajaran juga biar balance dan juga masyarakat tidak gundah dan gulana tidak juga mudah terhasut, terprovokasi dengan pernyataan yang dibuat media online yang notabene adalah tidak bertanggung jawab," paparnya.

Sumber: merdeka

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…