Skip to main content

Jokowi Masih Dipusingkan Kasus Ahok

Portaldunia.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, turut mengomentari tangisan Basuki Tjahaja Purnama dalam persidangan kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa kemarin. Menurut Arief, tangisan itu wajar dikeluarkan oleh orang yang tengah diproses di pengadilan.

"Jadi, nangis itu wajar bagi Ahok. Siapa sih orang yang mau jadi pesakitan di depan Majelis Hakim?" kata Arief kepada VIVA.co.id, Rabu, 14 Desember 2016.

Menurut Arief, menangisnya Ahok juga bisa menjadi bahasa komunikasi politik tertentu. Termasuk seperti menunjukan penyesalan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu.

"Untuk menunjukan dirinya itu menyesal campur sedih dan haru, akibat hal yang dilakukan Ahok. Sebetulnya tidak perlu untuk berwacana sendiri tentang maksud dan makna Surat Al-Maidah 51," kata dia.

Ke depan, dia menyarankan agar dalam berpolitik, Ahok tidak perlu menyebut-nyebut dan menggunakan kata yang berhubungan dengan agama dan kitab suci. Hal-hal seperti itu hanya membuat kepala negara ikut repot.

"Joko Widodo jadi pening, sehingga sibuk mengurus politik dalam negeri terus dan lupa program ekonominya," kata Arief.

Persidangan kasus penistaan agama atas Ahok sebagai terdakwa digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa, 13 Desember 2016. Sidang dipimpin Ketua PN Jakut, Dwiarso Budi Santiarto.

Sebelumnya, Ahok ditetapkan tersangka karena diduga menistakan ayat Alquran Surat Al Maidah Ayat 51 pada 16 November 2016. Ia lantas dijerat Pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penistaan Agama.

Sidang berikut akan berlanjut pada Selasa pekan depan, 20 Desember 2016.

Sumber: Vivo

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…