Skip to main content

Jika Ahok Sah Jadi Terdakwa, Begini Kata Plt Gubernur Soni

Ilustrasi

Status Gubernur DKI non aktif yang melekat pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dicopot sementara, tepat pada saat calon petahana itu menerima surat keterangan terdakwa dari pengadilan.

Demikian disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kebetulan saat ini juga duduk di kursi DKI-1 sebagai pelaksana tugas (Plt), Soni Sumarsono, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Sebelumnya, status Ahok sebagai gubernur non aktif lantaran sedang cuti kampanye Pilkada DKI, terhitung dari 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017.

Jika tak tersandung kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara, mestinya setelah masa kampanye Ahok bisa kembali aktif dan duduk manis sebagai penguasa DKI Jakarta hingga akhir tahun 2017.

Namun, di tengah masa kampanye ini, Ahok akan menjalani kasus dugaan penistaan agama. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP.

Soni mengatakan, Kemendagri tidak pandang bulu dalam menerapkan undang-undang terhadap semua kepala daerah.

"Kita (Kemendagri) profesional, tidak pandang bulu. Jadi, kalau sudah terdakwa (Ahok) musti diberhentikan sementara," ujar Sumarsono.

Namun, kata dia, ada mekanisme birokrasi yang harus dilalui sebelum pemerintah memberhentikan sementara Ahok dari kursi gubernur. Yaitu, menunggu surat keterangan resmi dari pengadilan yang menetapkan Ahok sebagai terdakwa.

"Siapapun juga, ketika surat pengadilan (penetapan terdakwa) itu sampai, kita akan proses semuanya," tegasnya.

Dijelaskan Soni, hal ini sesuai dengan aturan Kemendagri, yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU atau disingkat menjadi UU Pilkada, khususnya pasal 83 disebutkan, setiap kepala daerah yang menjadi terdakwa dan menjalani persidangan akan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pada ayat 1 pasal ini disebutkan, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Selanjutnya, kata Soni, jika Ahok kemudian dinyatakan bersalah alias terpidana oleh vonis hukum di pengadilan, maka Ahok akan diberhentikan tetap sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Misalnya (Ahok) dinyatakan bersalah (inkrah) terpidana, dan tidak naik banding, maka dia (Ahok) akan diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto juga menyebut, sepanjang Ahok berstatus terdakwa sampai ada keputusan inkrah maka selama itu pula Ahok diberhentikan sementara.

Termasuk setelah 11 Februari 2017 saat masa cuti kampanye Ahok habis, menurut dia, bila ketika itu Ahok masih berstatus terdakwa , maka dia akan kembali dinonaktifkan.

"Kalau masa cutinya habis, nanti kita bikin nonaktif. Setelah tanggal 11 Februari ya dia dinonaktifkan lagi," ujarnya.

Widodo menjelaskan, alasan kepala daerah yang berstatus terdakwa harus diberhentikan sementara lantaran penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan dan tidak terganggu kondisi kepala daerah yang harus bolak-balik menjalani sidang.

"Sidang kan maraton, jadi dia diminta konsentrasi. Tidak usah menyelenggarakan pemerintahan untuk konsentrasi di perkaranya," ucap Widodo.

Sumber: teropongsenayan

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…