Header Ads

Jebloskan Anak Buah ke Penjara, Ahok Bakal Nyusul


www.postmetro.co - Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Prof Suparji Ahmad mengatakan, harusnya Ahok tidak membangga diri tapi prihatin jika menjebloskan anak buah ke penjara. Karena dengan banyaknya anak buah masuk penjara, hal itu menunjukkan bahwa birokrasi Pemprov DKI Jakarta belum menunjukkan good governance dan clean goverment.

“Ingat, kesalahan anak buah merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan. Sebagai pucuk pimpinan tertinggi di DKI Jakarta maka Ahok memiliki tanggung jawab agar anak buahnya patuh dan taat pada aturan hukum. Oleh karena itu Ahok dan anak buahnya juga harus menunjukkan perilaku yang berintegritas, bermoral dan profesional. Sehingga kinerjanya betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” ujar Suparji menjawab Harian Terbit, Senin (12/12/2016).

Suparji menilai, kebanggaan Ahok yang telah ‘menjebloskan’ anak buanya ke penjara menunjukkan arogansi yang seolah-olah pihak yang paling bersih. Padahal perilaku membanggakan diri itu maka bisa melupakan tanggung jawab sebagai pengayom birokrasi.

"Ahok harus sungguh-sungguh  membersihkan birokrasi dan tidak perlu bersikap membanggakan diri. Oleh karena itu Ahok sebaiknya mengendalikan diri dengan membuat pernyataan yang kondusif dan tidak menimbulkan kegaduhan," paparnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sudarsono Hadisiswoyo mengatakan penegakan hukum jangan sampai memandang tokoh atau jabatan seseorang.   "Walau Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok telah meminta maaf.

Dimaafkan iya tetapi proses hukum harus terus melaju‎ tak boleh berhenti sebagai suatu solusi berkeadilan dan beradab," ujar Sudarsono kepada Harian Terbit di Jakarta, Senin (12/12/2016).

Menurut Sudarsono, Ahok yang kini menjadi tersangka akibat ucapannya lantaran secara amburadul ucapan-ucapan mantan Anggota DPR RI sejak dulu memang sering menyakitkan pun terhadap para staf dan bawahannya.

"Terkait ucapannya, seorang pejabat publik sebaiknya sedikit bicara banyak bekerja. Mengucapkan hal-hal yang ketus dan kasar  bukan pada porsinya akan dinilai oleh masyarakat secara luas," beber Sudarsono.

Padahal sebagai pejabat publik, siapa saja diharuskan agar mampu mengendalikan emosi dan ucapan. "Menurut saya semestinya pejabat publik itu harus melihat secara proposional di dalam kehati-hatian mengeluarkan pendapat pribadi maupun statement hal tersebut akan dinilai oleh publik," tutur Sudarsono.

Selain itu juga perlunya seorang pejabat publik memahami, memaknai dan mengamalkan nilai-nilai normatif yang terkandung di dalam penyelenggaraan negara yaitu ‎Pengertian Pancasila. [htc]
Powered by Blogger.