Skip to main content

Jadi Tersangka, Buni Yani: Saya Sama Sekali Tidak Takut, Lillahi Ta’ala Saya Akan Lawan

Portaldunia.com - Dosen yang juga aktivis di ra­nah media sosial ini yakin sekali akan memenangkan praperadilan. Ia mengaku, mengan­tongi banyak bukti yang dapat menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadapnya cacat hu­kum dan cacat prosedural.

"Kalau hakim mau objektif, mestinya saya menang. Karena prosedurnya banyak yang dil­anggar, kalau menurut prosedur kita," kata Buni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin. Berikut wawancara lengkapnya.

Tanggapan anda terkait penetapan anda sebagai ter­sangka?
Saya merasa memang saya ini dikriminalisasi, penetapan status tersangka saya lebih ber­sifat politis. Jadi karena Ahok statusnya tersangka, lalu Buni Yani juga harus menjadi ter­sangka. Oleh karena itulah saya melawan.

Kenapa anda beranggapan begitu?
Karena saya yakin tidak ber­salah. Maksud saya membuat caption itu sudah jelas, yaitu untuk mengajak netizen berdis­kusi soal penistaan agama apa bukan. Karena kan pernyataan­nya Ahok seperti itu. Tidak ada maksud lain.

Tapi kan polisi juga tidak sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka
Dasar penetapan saya sebagai tersangka dan penangkapan saya tidak jelas, baik secara objektif maupun subjektif.

Maksudnya?
Penangkapan dan penetapan sebagai tersangkanya tidak sah, karena tidak dilaksanakan dan tidak berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Saya ditetapkan sebagai tersangka secara tiba -tiba, ketika sedang diperiksa sebagai saksi. Untuk itu saya tidak menandatangi berita acara penangkapan.

Selain itu penetapan saya sebagai tersangka juga tidak sah, karena ditetapkan duluan sebelum dilaksanakannya gelar perkara. Padahal kasus yang menimpa saya erat kaitannya dengan kasus yang menimpa Ahok. Kasus Ahok dilakukan gelar perkara, sementara kasus Buni Yani tidak gelar perkara.

Tapi kan memang polisi bisa menetapkan seorang sebagai tersangka ketika diperiksa sebagai saksi?
Sebab dalam kasus saya pen­angkapan dilakukan sebelum saya ditetapkan sebagai ter­sangka.

Sementara dalam perkara ini saya tidak tertangkap tangan se­dang melakukan tindak pidana. Penangkapan dilakukan dengan prosedur yang dilanggar oleh penyidik. Ini artinya penyidik berlaku tidak adil kepada saya.

Tadi Anda bilang punya banyak bukti. Bukti apa sa­jakah itu?
Bukti itu antara lain capture akun-akun yang telah terlebih dulu mengunggah, dan me­nyebarkan ulang video pidato Ahok. Kemudian ada juga cap­tion dari puluhan akun yang bahasanya lebih provokatif dan lebih dulu memberikan caption yang provokatif. Kalau saya kan biasa saja.

Setelah mencuatnya kasus ini, banyak juga pihak meng­gap anda bersalah. Apakah anda pernah mendapat anca­man pihak - pihak tersebut?
Banyak. Misalnya ada mo­bil yang datang sebagai teror. Mobil -mobil itu sering muncul dekat rumah, sehingga saya sep­erti dimata-matai. Ada ancaman melalui telepon, akun Gmail, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan Instagram juga. Salah satu ancamannya supaya saya jan­gan sampai injakkan kaki di Surabaya. Tetapi saya tidak mau terlalu dalam soal ini, nanti saya dibilang lagi provokasi. Saya berusaha menyembunyikan orang yang mengancam saya. Kalau saya kasih tahu, tam­bah lagi, tapi pihak sana terus-menerus bikin provokasi.

Apa yang anda lakukan terhadap semua ancaman tersebut?
Saya sudah laporkan kepada pihak berwajib. Tapi menurut saya, sangat tidak fair. Saya pu­nya keluarga, saya punya anak, kan perlu perlindungan.

Anda tidak minta perlind­ungan dari kepolisian?
Tidak. Sebab saya sama sekali tidak takut, lilahita'ala saya akan lawan. Saya hanya merasa ini tidak adult. Saya tidak mau ngapa-ngapain ke Ahok, tapi kok saya yang diginikan.

Harapan anda terkait kasus ini?
Saya meminta kepada ketua PN Jakarta selatan untuk men­erima dan mengabulkan per­mohonan pra peradilan saya seluruhnya, serta menyatakan penetapan tersangka tidak sah secara hukum. Saya juga ber­harap agar pengadilan bisa me­mulihkan hak saya dalam sidang terbuka.

Sumber: Rmol

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…