Inilah Kejutan Bu Risma untuk Para Pejabat di Awal Tahun 2017

ilustrasi

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan tidak akan melakukan mutasi dalam waktu dekat.

Wali kota wanita pertama di Surabaya ini lebih memilih melakukan mutasi di awal tahun 2017.

Tujuannya untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 sudah dilakukan.

"Ya kalau mau sekarang mutasi, ya aku siap aja. Tapi opo siap semuanya. Sebab masih ada SKPD yang baru, lalu juga ada yang nomenklaturnya diubah. Saya kira yang pas itu nanti awal tahun lah," kata Risma seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group).

Pelaksanaan mutasi akhir tahun ini dianggap tidak tepat sasaran dan membebani pejabat baru dalam melakukan pertanggungjawaban anggaran.

Selain itu, pejabat baru tidak ikut menggunakan anggaran, tapi harus membuat laporan pertanggungjawaban anggaran. Oleh sebab itu Risma berkomitmen, mutasi dilakukan paling ideal adalah awal Januari. Langkah ini dilaklukan bersamaan dengan pelantikan pejabat baru dengan tatanan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru.

"Kita sudah memiliki dasar untuk mutasi berdasarkan tes psikologi untuk eselon dua tiga dan empat. Jadi sudah siap, kita sudah punya bank data. Tapi yang pas, ya tetap nggak bisa akhir tahun ini," imbuh Risma.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat ini terdapat 163 jabatan di pemkot yang lowong. Sejumlah jabatan itu saat ini dijabat oleh pelaksana tugas sembari menunggu proses mutasi dan pelantikan pejabat baru oleh wali kota.

Tercatat Risma sudah tidak melakukan mutasi sejak pertengahan Maret tahun 2015 lalu atau 21 bulan.

"Masalahnya, menyusun pertanggungjawaban anggaran itu nggak gampang lho rek. Ini aja banyak camat yang mengeluh minta pendampingan membuat administrasi anggaran. Makanya sekarang saya terjunkan lulusan D3 akutansi untuk memberi pendampingan, agar tidak salah nyusun," tutur Risma.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Nyoto mengatakan, dalam mengisi jabatan yang kosong itu harus dengan pertimbangan dan pemetaan personel yang jelas.

"Untuk pengisian jabatan kami meminta pemkot agar obyektif dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan posisi yang dibutuhkan," kata Herlina.

Menurut politikus dari Partai Demokrat ini meminta ada analisa jabatan dan beban kerja yang di tatanan pemkot.

Khususnya agar jelas, dalam satu posisi tertentu dan dengan beban kerja tertentu harus ideal dijabat oleh orang yang seperti apa. Hingga saat ini ada beberapa SKPD yang kosong.

Seperti Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, serta Direktur RSUD Dr Soewandhi.

Selain itu juga masih banyak beberapa jabatan lain yang belum terisi.

Di antaranya pejabat eselon IIIa setingkat sekretaris dinas dan camat sebanyak 6 orang, eselon IIIB setara kepala bidang dan sekretaris kecamatan sebanyak 10 orang.

Kemudian pejabat eselon IVa setingkat kepala seksi maupun kasubbag dinas sebanyak 52 orang, serta eselon IVB setara kepala seksi di kelurahan sebanyak 91 orang.

Sumber: skanaa