Skip to main content

Inilah Kejutan Bu Risma untuk Para Pejabat di Awal Tahun 2017

ilustrasi

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan tidak akan melakukan mutasi dalam waktu dekat.

Wali kota wanita pertama di Surabaya ini lebih memilih melakukan mutasi di awal tahun 2017.

Tujuannya untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 sudah dilakukan.

"Ya kalau mau sekarang mutasi, ya aku siap aja. Tapi opo siap semuanya. Sebab masih ada SKPD yang baru, lalu juga ada yang nomenklaturnya diubah. Saya kira yang pas itu nanti awal tahun lah," kata Risma seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group).

Pelaksanaan mutasi akhir tahun ini dianggap tidak tepat sasaran dan membebani pejabat baru dalam melakukan pertanggungjawaban anggaran.

Selain itu, pejabat baru tidak ikut menggunakan anggaran, tapi harus membuat laporan pertanggungjawaban anggaran. Oleh sebab itu Risma berkomitmen, mutasi dilakukan paling ideal adalah awal Januari. Langkah ini dilaklukan bersamaan dengan pelantikan pejabat baru dengan tatanan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru.

"Kita sudah memiliki dasar untuk mutasi berdasarkan tes psikologi untuk eselon dua tiga dan empat. Jadi sudah siap, kita sudah punya bank data. Tapi yang pas, ya tetap nggak bisa akhir tahun ini," imbuh Risma.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat ini terdapat 163 jabatan di pemkot yang lowong. Sejumlah jabatan itu saat ini dijabat oleh pelaksana tugas sembari menunggu proses mutasi dan pelantikan pejabat baru oleh wali kota.

Tercatat Risma sudah tidak melakukan mutasi sejak pertengahan Maret tahun 2015 lalu atau 21 bulan.

"Masalahnya, menyusun pertanggungjawaban anggaran itu nggak gampang lho rek. Ini aja banyak camat yang mengeluh minta pendampingan membuat administrasi anggaran. Makanya sekarang saya terjunkan lulusan D3 akutansi untuk memberi pendampingan, agar tidak salah nyusun," tutur Risma.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Nyoto mengatakan, dalam mengisi jabatan yang kosong itu harus dengan pertimbangan dan pemetaan personel yang jelas.

"Untuk pengisian jabatan kami meminta pemkot agar obyektif dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan posisi yang dibutuhkan," kata Herlina.

Menurut politikus dari Partai Demokrat ini meminta ada analisa jabatan dan beban kerja yang di tatanan pemkot.

Khususnya agar jelas, dalam satu posisi tertentu dan dengan beban kerja tertentu harus ideal dijabat oleh orang yang seperti apa. Hingga saat ini ada beberapa SKPD yang kosong.

Seperti Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, serta Direktur RSUD Dr Soewandhi.

Selain itu juga masih banyak beberapa jabatan lain yang belum terisi.

Di antaranya pejabat eselon IIIa setingkat sekretaris dinas dan camat sebanyak 6 orang, eselon IIIB setara kepala bidang dan sekretaris kecamatan sebanyak 10 orang.

Kemudian pejabat eselon IVa setingkat kepala seksi maupun kasubbag dinas sebanyak 52 orang, serta eselon IVB setara kepala seksi di kelurahan sebanyak 91 orang.

Sumber: skanaa

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…