Skip to main content

Inilah 7 Fakta Penting Sidang Ahok yang Anda Harus Tahu!

ilustrasi

Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hari ini diadili dengan tuduhan penistaan agama. Hal ini terkait dengan pernyataannya soal surat Al Maidah 51 yang memicu protes dari banyak pihak. Penyelidikan kasus ini dimulai sejak 6 Oktober 2016 dengan 13 laporan polisi yang masuk. Kemudian, penyidik memutuskan untuk menaikkan status ke tingkat penyidikan pada 16 November 2016 dan menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Berkas perkara dilimpahkan pada Jumat 25 November 2016. Kemudian, pada hari Rabu, 30 November 2016 Kejagung menyatakan berkas perkara Ahok sudah lengkap. Ahok dijerat Pasal 156 huruf a KUHP dalam kasus penodaan agama. Kini sidang telah dimulai. Apa saja fakta-fakta sidang Ahok yang perlu kita ketahui?

1. Tak tanggung-tanggung, Tim Kuasa Hukum Bhineka Tunggal Ika siap bela Ahok.

Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tergabung dalam Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP beranggotakan 80 orang. Ketua Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP Sirra Prayuna mengatakan bahwa sekitar 80 orang pengacara itu akan mendampingi dan menyiapkan semua proses persidangan.

Tim tersebut dibagi dalam dua bidang yaitu tim litigasi tugasnya mendampingi Basuki di setiap persidangan sekitar 10-20 orang advokat, dan tim nonlitigasi sekitar 60-an orang advokat.

2. Penjagaan aparat keamanan yang sangat ketat dalam sidang Ahok.

Ribuan polisi telah berjaga-jaga di gedung bekas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat yang digunakan sebagai lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tempat ini menjadi tempat sidang pertama terkait kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Ahok.

Polisi telah menyiapkan 3 barakuda, drone dan water cannon. Gerbang Utama Pengadilan N Jakarta Utara, di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, sudah ditutup sekitar pukul 07.30 WIB. Ruang sidang berkapasitas 80 orang juga sudah penuh, sehingga masyarakat dan wartawan yang tidak bisa masuk diharapkan mengerti situasi.

3. Massa dilarang masuk.

Massa terus berdatangan ke depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) untuk mengawal kasus dugaan penistaan agama. Mereka konsisten untuk meminta kepada penegak hukum untuk segera menahan Ahok. Sejumlah massa yang mengelar aksi unjuk rasa pun memprotes petugas karena melarang pengunjung masuk ke dalam PN Jakarta Utara.

4. Sidang diizinkan untuk live di salah satu stasiun TV, tapi saat pembuktian tidak boleh disiarkan secara live.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengizinkan siaran langsung sidang perkara Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun siaran live hanya untuk agenda sidang yang bukan menyangkut materi pembuktian perkara. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dwiarso Budi Santiarto yang membuka sidang Ahok.

5. Siapa saja hakim dalam sidang Ahok?

Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menunjuk lima orang hakim, yakni Dwiarso Budi Santiarto selaku hakim ketua, serta Jupriadi, Abdul Rosyad, Joseph V Rahantoknam, dan I Wayan Wijarna selaku hakim anggota, yang akan menyidangkan kasus Ahok.

6. Barisan jaksa yang menuntut Ahok.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyiapkan 13 jaksa terkait kasus dugaan penistaan agama dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sebanyak 13 jaksa itu, delapan jaksa dari Kejaksaan Agung dan lima jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah mempersiapkan dakwaan.

Berikut Jaksa Penuntut Umum perkara Ahok antara lain Ali Mukartono, SH MH (Jaksa Utama Madya Kejagung), Reky Sonny Eddy Lumentut, SH (Jaksa Utama Pratama Kejagung), Dr. Lila Agustina, SH. MH (Jaksa Utama Pratama Kejagung), Drs. Bambang Surya Irawan, SH (Jaksa Utama Pratama Kejagung), J. Devi Sudarso, SH. MH (Jaksa Utama Pratama Kejagung), Deddy Sunanda, SH. MH (Jaksa Madya Kejagung), Bambang Sindhu Pramana, SH (Jaksa Utama Pratama Kejagung), Suwanda, SH (Jaksa Madya Kejagung), Sapto Subrata, SH. MH (Jaksa Utama Pratama, Aspidum Kejati DKI Jakarta), Arditho Muwardi, SH. MH (Jaksa Madya, Koordinator Kejati DKI Jakarta), Andri Wiranofa (Jaksa fungsional Kejati DKI Jakarta), Diky Oktavia (Kasi Pidum Kejari Jakarta Utara) dan Fedrik Adhar (Jaksa fungsional Kejari Jakarta Utara)

7. Dakwaan yang ditujukan untuk Ahok.

Ahok akan didakwa dengan pasal alternatif pada sidang perdana dugaan penistaan agama Al-Quran. Dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan. Pasal alternatif tersebut adalah, Pasal 156 a KUHP yang ancaman hukuman lima tahun penjara, dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Sumber: idntimes

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…