Skip to main content

Inilah 10 Perbedaan Aksi 212 dan 412


Politisi dari Partai Gerindra Sodik Mudjahid memberikan sejumlah catatan mengenai Aksi 2 Desember 2016 (212) dan Aksi 4 Desember 2016 (412).

Sodik yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan bahwa setidaknya ada 10 perbedaan dalam pelaksanaan kedua aksi tersebut.

Adapun kesepuluh perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aksi 212 atas kesadaran masyarakat, sehingga mereka berangkat dengan biaya sendiri.

2. Aksi 212 bukan demo politik, tapi murni demo tuntutan hukum atas pelecehan agama.

3. Aksi 212 didukung masyarakat, buktinya banyak yang nyumbang infaq dan sodakoh sukarela untuk peserta aksi.

4. Aksi 212 berjalan sangat tertib dan bersih, tidak ada sampah dan tidak ada taman yang terinjak.

5. Aksi 212 tidak ada pelanggaran mobilisasi peserta yang terlarang Undang-Undang sepert mobilisasi birokrasi yang harusnya netral, tidak terlibat aksi politik.

6. Aksi 212 tidak melanggar Pergub (Peraturan Gubernur) soal CFD (Car Free Day) yang tidak boleh digunakan untuk aksi nuansa politik.

7. Aksi 212 banyak dipersulit pemerintah terutama polri (larangan kepada perusahaan angkutan, hadangan di jalan, dan lain-lain). Sedangkan Aksi 412 difasilitasi.

8. Aksi 212, peserta membiayai sendiri dan peserta sedekah untuk panitia. Aksi 412, panitia membayar kepada peserta.

9. Aksi 212, berlangsung damai antara peserta, menangis terharu, dan saling berpelukan. Aksi 412 berakhir dengan saling menyalahkan, bahkan ada adu jotos antar pemimpin Aksi 412.

10. Aksi 212 dipimpin oleh tokoh-tokoh yang jarang bicara konstitusi, nasionalisme, idealisme, bela NKRI dan lain-lain. Tapi Aksinya sangat konstitusional dan sangat pro NKRI.

Aksi 412 dipimpin oleh pemimpin yang banyak bicara soal konstitusi, NKRI dan lain-lain. Tapi prakteknya banyak melanggar konstitusi dan memecah belah rakyat dan mengancam NKRI. (icl)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…