Skip to main content

Ini Komentar DPR Terkait ISIS


Pengaruh kelompok ISIS muncul karena tidak hadirnya negara dalam penegakan hukum, sehingga perkembangan paham tersebut harus diantisipasi misalnya dengan menegakkan hukum secara adil, kata anggota Komisi I DPR Ahmad Dimyati Natakusumah.

"Kalau negara tidak jadikan hukum sebagai panglima, itu paham radikal ISIS akan terjadi. Kalau hukum sudah jadi panglima maka tegakkan, negara harus ada ditengah tidak boleh ke kanan ke kiri sehingga harus adil dan keadilan harus dijunjung," kata Dimyati di Jakarta, Sabtu (10/12/2016).

Dia mengatakan Indonesia sebagai negara hukum, harus menjadikan hukum sebagai panglima namun kalau tidak ditegakkan secara adil maka pengaruh kelompok ISIS terhadap organisasi di Indonesia akan semakin meluas.

Menurut politikus PPP itu, kelompok ISIS dikabarkan sedang membangun basis kekuatan di Filipina Selatan karena di daerah itu penegakan hukum tidak dilaksanakan lalu dimanfaatkan kelompok Abu Sayyaf.

"Maka, Indonesia antisipasinya harus melakukan reformasi hukum, penegakan hukum yang betul-betul sesuai dengan hukum yang ada atau konstitusi," ujarnya.

Menurut dia apabila negara tidak menegakkan hukum maka masyarakat tidak taat hukum lalu membentuk komponen-komponen seperti kelompok ISIS.

Dia menduga benih-benih pengaruh ISIS ada dalam beberapa kelompok di Indonesia sehingga harus diantisipasi agar tidak semakin meluas salah satunya dengan penegakan hukum.

"Mungkin saja benih-benih itu tumbuh, bukan tidak ada sehingga kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada," katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ISIS sedang membangun kekuatan baru di Filipina yang dikabarkan bakal jadi markas Asia Tenggara.

"Bahwa Filipina Selatan tengah diincar oleh ISIS untuk membuat markas kawasan Asia Tenggara," ujar Gatot.

Dia mengingatkan Indonesia perlu mewaspadai ancaman terorisme ISIS karena Filipina tidak berjarak jauh dari Indonesia. Markas ISIS yang akan dibangun di Filipina sangat dekat dengan kawasan Poso atau Tarakan, Kalimantan.

Sumber: wartaekonomi

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…